Paparkan Program Kerja 2020, KLHK dan DPD RI Jalin Kerja Sama

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan komunikasi serta koordinasi yang telah dibangun antara DPD dengan kementerian berjalan intens.

“Komunikasi intens yang telah berjalan dari 11 kementerian yang menjadi mitra Komite II, sampai dengan sekarang ini sudah enam kementerian, termasuk KLHK. Kami pun juga sudah dua kali melakukan kunjungan kerja (kunker). Pertama tentang sampah dan kedua tentang budidaya,” jelas Yorrys.

Selama memaparkan program kerja, Menteri Siti Nurbaya didampingi Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, di mana dapat disimpulkan ada enam program kerja utama KLHK tahun 2020. Berikut di antaranya adalah memperkuat ekonomi nasional; investasi dan ekspor melalui deregulasi perizinan yang menghambat; melakukan pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial; TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS; pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut; pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat; penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan SDM yang siap kerja; dan terakhir penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Sempat disinggung, KLHK mengizinkan kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi. Selain itu, Siti juga berharap keberadaan hutan mampu membangun ekonomi daerah.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini atau hutan tanaman rakyat,” kata Siti.

Ketika forum diskusi dibuka, Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkit soal temuan perusahaan di Bengkulu yang mengelola lingkungan belum sesuai aturan perundang-undangan.

“Di Bengkulu laporannya cukup banyak. Saya berharap Menteri LHK bisa memastikan di tahun 2020 ini jangan sampai ada lagi temuan perusahaan yang belum mengelola lingkungan sesuai aturan perundang-undangan, termasuk sanksi terhadap oknum-oknum di luar perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran masing-masing perusahaan, baik dari lingkaran pemerintahan, bahkan kementerian sendiri,” tegas Riri.