Koalisi Lapor ke Bawaslu soal Caleg Perempuan Parpol Kurang 30 Persen

Padahal, berdasarkan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017  yang dipertegas oleh Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, jumlah keterwakilan perempuan paling sedikit harus mencapai 30 persen. 

Namun, dalam DCT yang diumumkan KPU pada 4 November lalu, jumlah keterwakilan perempuan kurang dari 30 persen, sehingga koalisi menilai hal itu melanggar PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

“Pelanggaran ini bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Bahkan juga bertentangan dengan konstitusi kita, di mana perempuan itu sebenarnya punya hak atau dilindungi oleh konstitusi, dan bisa diberikan keterkecualian untuk mencapai kesetaraan dan keadilan di masyarakat kita,” ujar Hadar, Senin (13/11/2023), di kantor Bawaslu, Jakarta. 

Hadar menyebut, berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, perbuatan KPU tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait administrasi pelaksanaan pemilu. 

Hadar memastikan, peraturan afirmasi (affirmative regulation) mengenai jumlah keterwakilan perempuan sebenarnya sudah cukup mapan. Oleh karena itu, koalisi prihatin dengan kejadian ini, karena menyebabkan pemilu menjadi rusak dan berantakan.

Adapun pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu karena Bawaslu RI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024. Para pelapor, termasuk Hadar berharap, pelanggaran ini diproses secepat mungkin.

Terkait masalah ini, koalisi mengharapkan tiga hal, pertama, berharap Bawaslu menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Kedua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki daftar tersebut. Ketiga, memerintahkan KPU untuk membatalkan atau mencoret jika ada partai politik yang memang caleg perempuannya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen. 

Adapun yang tergabung dalam Koalisi adalah:

Hadar Nafis Gumay (Direktur Eksekutif NETGRIT), Wirdyaningsih (Dosen FHUI/Anggota Bawaslu 2008-2012), Wahidah Suaib (Anggota Bawaslu 2008-2012/Pegiat MPI), Mikewati Vera Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia/KPI), Listyowati (Ketua Kalyanamitra), Misthohizzaman (Direktur Eksekutif INFID), Kaka Suminta (Sekjen KIPP), Hurriyah (Direktur PUSKAPOL UI), Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem), Aji Pangestu (Manajer JPPR), Rotua Valentina (Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan), Titi Anggraini (Dosen Pemilu FHUI/Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia)