Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberantasan korupsi belakangan ini sama sekali tidak menunjukkan sinyal positif.
Hal itu terlihat mulai dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan (pansel capim) KPK yang meloloskan nama-nama bermasalah hingga adanya revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus segera turun tangan untuk menanggapi dua isu tersebut.
“Sudah saatnya Presiden Joko Widodo mempergunakan perannya dalam politik untuk berkomunikasi dengan parpol pendukungnya agar tidak memilih calon bermasalah untuk capim KPK,” kata Asfinawati di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).
Asfinawati menjelaskan, seharusnya revisi UU KPK tidak direspons oleh Jokowi, mengingat proses usulan yang dilakukan oleh DPR tersebut telah melanggar prosedur perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR.
Jokowi juga dianggap ingkar janji, mengingat pada saat kampanye pilpres 2019 lalu ia menegaskan bahwa salah satu agenda utamanya adalah mereformasi regulasi untuk membenahi perencanaan, perancangan, penyusunan perundang-undangan
“Dengan merespons DPR dan mengirimkan surat presiden yang menunjuk kementerian untuk membahas revisi UU KPK, berarti Presiden tidak konsisten dengan agendanya sendiri untuk melakukan reformasi regulasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Asfinawati menuturkan bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres 2019 lalu lantaran publik percaya bahwa mereka mampu memberantas korupsi di Indonesia.
“Kinerja KPK yang positif berdampak pada kemenangannya di Pilpres 2019. Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 26 Agustus 2019, 63,4 persen responden yang puas dengan kinerja KPK adalah pemilih Jokowi-Ma’ruf,” imbuhnya.
Asfinawati tegas meminta Jokowi mendukung penuh upaya publik dalam melawan segala bentuk usaha pelemahan KPK.
“Jokowi harus menunjukkan sikap yang jelas dan responsif serta berpihak pada publik yang menolak segala bentuk pelemahan KPK,” tegasnya.