Koalisi Masyarakat Sipil Desak TNI Fokus Pertahanan Siber, Bukan Ranah Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah serta penegak hukum, agar menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat, melihat ada upaya TNI untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi serta negara hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai keterlibatan TNI sebagai upaya memperkuat gejala militerisasi ruang siber yang bertindak jauh ke ranah sipil, hingga memengaruhi proses penegakan hukum.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak TNI agar mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi secara internal, terkait dugaan keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TNI diharapkan bersikap patriot, mendukung proses pengusutan kerusuhan yang kemungkinan melibatkan oknum TNI, dan menggelar upaya hukum layaknya proses pidana agar masyarakat mengetahui fakta sesungguhnya.

Berikut tiga tuntutan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang bertindak jauh ke ranah sipil dan memengaruhi proses penegakan hukum:

1. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis yang berupaya membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkap kerusuhan.

2. Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen dan terdiri dari para tokoh, serta orang-orang yang memiliki kompetensi dan dipercaya publik.

3. TNI seharusnya bekerja sama dan bersikap patriot untuk mengusut tuntas adanya dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan.