Pemberitahuan rotasi mendadak
Pramono lantik ribuan pejabat
Jakarta, IDN Times – Komedian Soleh Solihun menyampaikan kritik terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tentang sistem rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Melalui unggahan di akun X miliknya, @solehsolihun menilai mekanisme perpindahan antardinas perlu diperbaiki agar lebih manusiawi dan transparan.
“Dear Pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antardinas,” tulis Soleh pada Kamis (20/11/2025).
Soleh menyoroti praktik pemberitahuan mutasi yang diberikan sangat mepet, bahkan hanya H-1 sebelum pelantikan. Dia meminta agar kepala dinas tidak memindahkan pegawai tanpa komunikasi yang layak.
“Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya H-1 pelantikan dan pegawai baru tahu dia pindah ke mana di hari H pelantikan,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.882 pejabat administrator, pengawas, ketua sub kelompok, fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini merupakan pelantikan tahap kedua yang dilakukan di Halaman Balai Kota Jakarta, pada Rabu (19/11/2025).
Pramono mengatakan, pelantikan dan pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan yang semakin dinamis.
"Pelantikan tahap kedua ini menjadi bagian dari agenda penataan dan penguatan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Maka amanah ini menuntut komitmen kuat, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta," ujar Pramono.
Selain itu, pelantikan dan pengukuhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pramono mendorong seluruh aparatur sipil negara agar terus mengembangkan kompetensi dan kinerjanya.
Dia mengatakan, seluruh proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan mengacu pada ketentuan resmi, termasuk Keputusan Presiden, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, dan Keputusan Gubernur.
"Semua proses mengikuti mekanisme merit sistem untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Maka, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif. Kami ingin memperkuat sistem meritokrasi agar setiap jabatan mampu bekerja dengan cepat, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Pramono.