Komisi I: Pemerintah Jangan Kebobolan Atlet Senam Israel Tanding di Jakarta

09 Okt 2025, 08:15 WIB

Santi Dewi

Anggota komisi I dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. (Dokumentasi istimewa)

Intinya sih...

Indonesia konsisten menolak atlet Israel sejak 1958
Gaza masih jadi sasaran genosida, tak layak terima atlet senam Israel
Komisi I DPR wanti-wanti agar pemerintah tak terbitkan visa bagi Israel

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025 yang digelar pada 19-25 Oktober. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Indonesia tak perlu memberi panggung promosi bagi Israel.

Konfirmasi keikutsertaan Israel disampaikan oleh Federasi Senam Israel setelah mendapat konfirmasi bahwa mereka diterima untuk berpartisipasi dalam ajang itu.

"Negara pelaku genosida barbar apalagi atas rakyat yang sedang dijajahnya seperti yang mereka lakukan di Gaza tidak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya," ujar Sukamta kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis (9/10/2025).

Maka, izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan," tutur dia.

Ia mewanti-wanti jangan sampai Indonesia kembali kebobolan soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional.

1. Indonesia terekam dalam sejarah konsisten menolak atlet dari Israel

Potret situasi di Gaza, dampak dari operasi militer Israel yang semakin intensif sejak pihaknya melancarkan serangan di wilayah kantong tersebut pada 7 Oktober 2023. (x.com/antonioguterres)

Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan pemerintah, Indonesia sejak dulu konsisten untuk menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuknya dengan menolak atlet Israel untuk bertanding di Indonesia.

Pertama, pada 1958, kata Sukamta, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel. Lalu, pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (Republic of China).

"Keputusan saat itu menimbulkan ketegangan internasional namun menegaskan prinsip anti penjajahan Indonesia," kata Sukamta.

Kemudian pada Maret 2023, Indonesia menolak kehadiran tim nasional Israel. Meskipun konsekuensinya FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina," tutur dia.

2. Gaza masih jadi sasaran genosida maka tak layak terima atlet senam Israel

Reruntuhan bangunan di Gaza akibat serangan Israel. (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Sukamta juga mengingatkan bahwa Kota Gaza hingga kini masih menjadi sasaran genosida. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan data dari United Nations Office Coordination for Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 lalu sudah ada 66.148 warga Palestina yang tewas sejak agresi militer Israel pada 2022 lalu.

"Dalam situasi genosida seperti ini justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel," kata Sukamta.

3. Komisi I DPR wanti-wanti agar pemerintah tak terbitkan visa bagi Israel

Anggota komisi I DPR, Sukamta. (Dokumentasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Sukamta juga mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apapun. Termasuk pemberian visa, penggunaan simbol negara maupun fasilitas keamanan.

Prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi anak emas yang diberikan kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," katanya.