Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 Dibahas April

Menurut Guspardi usulan anggaran Pemilu 2024 yang disampaikan KPU terlalu tinggi. Dia juga menilai anggaran Pemilu 2024 semestinya bisa lebih rendah atau dirasionalisasi oleh KPU dengan meminimalisir pengeluaran.

Komisi II DPR juga sepakat mengkaji ulang usulan anggaran Pemilu 2024. Bahkan diakui Guspardi, pembahasan mengenai anggaran Pemilu 2024 ini sudah berlangsung lama.

“Jadi kami di Komisi II masih mengkaji lagi soal anggaran ini, tapi pembahasan anggaran ini sudah lama,” katanya.

Politikus PAN ini juga mengakui bahwa KPU sebelumnya telah melakukan rasionalisasi anggaran Pemilu 2024 dari Rp86 triliun menjadi Rp60 triliun. Kendati menurun, usulan anggaran itu tetap dinilai belum rasional mengingat anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp25 triliun.

“Sudah rasionalisasi itu tapi tetap belum maksimal. Awalnya Rp86 triliun, kalau tak salah jadi Rp76 triliun, kemudian secara informal anggarannya sudah di kepala Rp60 [triliun], dari anggaran Pemilu 2019 hanya Rp25 triliun,” tuturnya.

Usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun oleh KPU dinilai membengkak karena honor panitia adhoc disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut penjelasan Guspardi, jika honor panitia adhoc Pemilu 2024 disesuaikan dengan UMR maka ada biaya berlipat yang perlu dikeluarkan. Pasalnya honor panitia adhoc sebelumnya berkisar di angka Rp500 ribu.

“Nah 70 persen dari Rp86 triliun itu untuk panitia adhoc yang honornya disesuaikan dengan UMR,” tuturnya.

Guspardi menekankan anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan dengan penggunaan kantor dan gudang milik pemerintah di daerah-daerah untuk proses Pemilu 2024. Sehingga KPU tidak perlu menyewa tempat senilai Rp3,1 triliun untuk dijadikan kantor atau gudang.

“Kemudian pengadaan mobil untuk transportasi dengan nilai Rp378 miliar, ini bisa dikaji ulang,” ucap Guspardi.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 akan lebih baik dilakukan setelah melatntik komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

“Tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapannya itu, serta pengelolaan keuangan itu secara akuntabilitas nantinya dikelola oleh anggota [KPU] dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Dia juga yakin lembaganya berkomitmen agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.

“DPR tentu saja mempunya komitmen agar tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 itu bisa berjalan sebagaimana yang kita sama-sama harapkan, gotong royong seluruh elemen bangsa.