Komisi III Bakal Panggil KPK Bahas RUU KUHAP

Sebelumnya, KPK mengungkap 17 poin masalah dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR dan pemerintah. KPK masih terus mendalami RUU KUHAP ini. Salah satu yang disorot KPK adalah pokok perkara tindak pidana korupsi tidak dapat disidangkan selama proses praperadilan.

Di samping itu, KPK juga menyoroti keberlanjutan penanganan perkara yang diusutnya hanya dapat diselesaikan melalui KUHAP. Padahal, KPK selama ini berpedoman pada KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor. Keberadaan penyelidik KPK juga tidak diakomodasi dalam RUU KUHAP, penyelidik hanya berasal dari Polri dan penyelidik diawasi oleh Penyidik Polri.

"Dalam perkembangan diskusi di internal KPK setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Saat ini, YLBHI melihat proses penyusunan dan pembahasan RUU tersebut buruk, karena DPR dan pemerintah tertutup dan terburu-buru.

"Perumusan kilat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) oleh pemerintah kembali mengulang praktik buruk legislasi, dan menunjukkan kegentingan terhadap masa depan praktik penegakan hukum pidana," tulis pengurus YLBHI dikutip Selasa (24/6/2025).

YLBHI menekankan, pembahasan RUU KUHAP harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, untuk menghentikan praktik salah dalam penegakan hukum akibat besarnya kewenangan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim), termasuk minimnya peran advokat selama ini.

"Dengan RKUHAP baru mestinya ke depan bisa dicegah praktik undue delay/laporan mandek, praktik penyiksaan, upaya paksa sewenang-wenang, salah tangkap, kriminalisasi maupun penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum lainnya," tulis YLBHI.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyampaikan, RUU KUHAP ditargetkan rampung Oktober 2025. Hal ini menyusul keberadaan KUHP baru yang mulai berlaku pada Januari 2026.

"Target kami harusnya Oktober selesai, Oktober selesai supaya nanti penyesuaiannya memungkinkan mengejar Januari (KUHAP baru)," kata Hinca, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Hinca menjelaskan, KUHAP telah berlaku selama 44 tahun lamanya sejak diberlakukan pada 1981 silam. Karena itu, ia menilai revisi KUHAP bersifat mendesak karena banyak aturan hukum acara pidana di Indonesia yang perlu disempurnakan saat ini. Dia mengatakan, KUHAP menjadi motor penggerak pengantar keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Setelah 44 tahun KUHAP kita berlaku mulai tahun 1981, ini penting kita segera revisi karena ini engine motor penggerak, pengantar keadilan setelah 44 tahun banyak bolong-bolongnya," kata dia.