Komisi IX Panggil BGN Buntut Keracunan Massal Program MBG Rabu Besok

29 Sep 2025, 14:03 WIB

Amir Faisol

WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.16.15 (1).jpeg

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Program MBG harus dibenahi supaya target Prabowo tercapai.
Prabowo kumpulkan menteri buntut keracunan MBG.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi IX DPR RI akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kasus keracunan massal program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia pada Rabu (1/10/2025). Anggota Komisi IX DPR R Fraksi Partai NasDem, Irma Chaniago mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya juga akan mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BP POM, hingga BKKBN untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BGN.

Berdasarkan data terakhir, BGN mengungkap, setidaknya ada sekitar 5.914 penerima manfaat MBG keracunan. Hampir 80 persen kasus disebut karena SPPG tak mematuhi SOP.

"Nanti di tanggal 1 silahkan datang kami akan mengundang. Mengundang Kemenkes, BP POM, BGN, juga BKKBN untuk hadir dalam RDP dengan kami tanggal 1," kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

1. Program MBG harus dibenahi supaya target Prabowo tercapai

Siswa SMP Angkasa menikmati makanan MBG dari Dapur SPPG 1 TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI menginginkan agar BGN benar-benar serius untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh setelah ribuan siswa berjatuhan imbas kasus keracunan massal. Program MBG yang bertujuan untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia harus berjalan dengan baik sehingga target Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai sesuai harapan.

"Kita lakukan rapat bersama mereka untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh bagaimana BGN ini bisa dilaksanakan dengan baik dan target yang ingin dicapai oleh Presiden itu bisa dicapai," kata Legislator Partai NasDem itu.

2. Tak setuju program MBG dihentikan

Para siswa SMPN 8 Kota Kupang terbaring di rumah sakit diduga akibat keracunan MBG. (IDN Times/Putra F. D. Bali Mula)

Secara pribadi, Irma menyatakan tidak setuju karena konsekuensinya lebih besar. Ia menilai, moratorium MBG akan merugikan dapur MBG yang telah berjalan baik. "Kalau moratorium saya pribadi nggak setuju karena itu akan merugikan orang-orang yang SPPG-SPPG yang bagus," kata dia.

Ia menyarakan moratorium hanya diberlakukan khusus dapur-dapur MBG bermasalah supaya melakukan perbaikan dan mengikuti standar BGN.

"Kami sarankan adalah SPPG-SPPG yang tidak sesuai standar, yang tidak sesuai standar itu ya harus di-stop dulu. Jadi kan gini, ada SPPG yang belum kejadian nih ya, belum kejadian basi misalnya, tapi sebenarnya SPPG-nya itu tidak sesuai standar, itu harus dianu dulu, dievaluasi dulu " tutur dia.

3. Prabowo kumpulkan menteri buntut keracunan MBG

12 Menteri-kepala badan kukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait kejadian luar biasa (KLB) program Makan Bergizi Gratis (MBG). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9/2025). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan salah satu pembahasan terkait MBG. Terutama, terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal MBG.

"Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa paling utama adalah keselamatan anak-anak kita," ujar Prasetyo.

Prabowo juga sudah memberikan sejumlah petunjuk untuk BGN, yang harus diterapkan di SPPG. Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan agar semua SPPG disiplin dalam melaksanakan SOP kebersihan.

"Kami melaporkan hasil rapat kita tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola dan di situ terus terang bapak presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur," kata dia.