Komisi Transformasi: Darah Affan dan Bibit Penyakit di Tubuh Polri

Malam kematian Affan, hujan mengguyur Jakarta, menjadi deraian air mata rakyat kecil seperti almarhum, korban kebrutalan dan kesewenang-wenangan polisi. Publik marah. Aksi brutalitas polisi ini lantas menyingkap borok yang ada di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Jarum jam di arlojiku menunjukkan pukul satu lewat tiga puluh menit. Massa masih terus mengamuk di depan Mako Brimob di Kwitang. Di tengah ketegangan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi RSCM di Jakarta Pusat. Ia menjenguk salah satu korban yang dirawat di sana. Malam itu, sebait kata maaf Listyo utarakan ke publik mewakili organisasi yang dipimpinnya.

"Saya menyampaikan belasungkawa dengan almarhum Affan, kami menyampaikan belasungkawa dan minta maaf dari institusi kami," kata Listyo di RSCM, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025 dini hari.

Listyo turut menyampaikan permohonan maafnya kepada para komunitas ojol, dan berjanji akan melakukan evaluasi secara mendalam.

"Saya minta maaf kepada keluarga besar ojol dan masyarakat atas musibah yang terjadi. Mudah-mudahan semua bisa tetap terjaga ke depan, semua bisa kita kelola dengan lebih baik," kata dia.

Kekerasan ini hanya puncak gunung es di tubuh kepolisian, semacam ada bibit penyakit yang sampai sekarang sulit sekali untuk dibongkar.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti dalam laporannya di serial film bertajuk Dirty Vote, mengungkapkan aksi kekerasan yang dilakukan polisi dari satu purnama ke purnama berikutnya.

Pada Juli 2020 sampai Juni 2021 ada 651 kasus. Juli 2021 sampai Juni 2022 terdapat 677 kasus kekerasan. Juli 2022 sampai Juni 2023 ada 622 kasus. Juli 2023 sampai Juni 2024 ada 645 kasus. Lalu pada Juli 2024 sampai Juni 2025 ada 602 kasus.

"Kita lihat rata-rata di atas 600 setiap tahun. Mestinya tentu saja nol polisi tidak boleh jadi pelaku kekerasan bahkan tidak berhenti di sini," kata Bivitri seperti dikutip IDN Times, Minggu (16/11/2025).

Kekerasan ini juga menyebabkan kematian. Data KontraS mengungkapkan, pada Juli 2023 sampai Juni 2024 ada 37 orang yang tewas, sedangkan antara Juli 2024 sampai Juli 2025 ada 40 orang yang tewas.

"Kita sebut ekstra judicial killing atau sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tapi di luar pengadilan," kata dia.

Kasus-kasus tersebut hanya sepenggal kisah dari sisi lain Polri. Belum hilang dari ingatan publik drama paling heboh, kasus polisi tembak polisi yang menyeret Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Lalu kasus Mantan Kapolda Sumatra Barat, Teddy Minahasa yang divonis hukuman penjara seumur hidup karena kasus narkoba, dan masih banyak lagi.

Permintaan maaf rasanya tidak cukup. Publik menagih pembenahan secara holistik di tubuh Polri. Kemarahan publik sangat wajar. Reformasi Polri bukan hanya keharusan tapi kebutuhan. Reformasi Polri telah menjadi topik hangat di kalangan akademisi hingga di warung-warung kopi.

Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/11/2025). Pelantikan itu dilakukan berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025.

Komisi Reformasi Polri diketuai Prof. Jimly Asshiddiqie. Sejumlah tokoh hebat ikut andil, seperti Eks Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD, Eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Aziz, dan Eks Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

Selain itu, ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wamenko Kuhmam Imipas, Otto Hasibuan; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; hingga Eks Wakapolri Komjen Purnawirawan Badrodin Haiti.

Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian selama dua bulan, dan diharapkan melahirkan rekomendasi yang berkenaan dengan kebijakan di Kepolisian.

"Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru, dalam rangka reformasi kepolisian ini," kata dia, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Jimly mengatakan, Tim Percepatan Reformasi Polri akan menghasilkan dua rekomendasi. Kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, rekomendasinya akan diampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Maka hasil dari komisi ini ada dua, satu rekomendasi ke presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga gak diumumkan," kata dia.

Di Parlemen, Komisi III DPR RI juga akan membentuk panitia kerja (Panja) reformasi penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan pengadilan pada Selasa (18/11/2025).

Komisi III DPR RI banyak mendapatkan masukan dari masyarakat untuk membentuk panja reformasi terkait tiga institusi penegak hukum tersebut.

"Komisi III DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, kejaksaan dan pengadilan," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Reformasi Kepolisian harus dimaksudkan untuk meredefinisi jati diri Polri yang sipil (civillian police), dengan mendesain jalan depolitisasi, demiliteritasi, desentralisasi, dan dekorporatisasi Kepolisian secara signifikan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBH, Arif Maulana mengatakan, gagalnya fungsi pengawasan terhadap kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum menjadi salah satu yang mendesak dalam transformasi Polri.

Akibatnya, polisi banyak melakukan praktik kriminalisasi, salah tangkap, penyiksaan, penggunaan kekuatan senjata api yang tidak bertanggung jawab, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Semua ini disebabkan karena paska transisi reformasi 1998, agenda reformasi kepolisian hanya berhenti pada pemisahan Polri dari dwifungsi ABRI, tanpa benar-benar merombak tata kelola, struktur dan kultur institusi Polri.

"Salah satu yang sangat mendesak adalah masalah gagalnya fungsi pengawasan terhadap kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum," kata Arif kepada IDN Times.

Arif menegaskan, solusi regulasinya adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang seharusnya membatasi dan mendorong akuntabilitas kewenangan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka oleh Polisi.

Selama ini, kata dia itu semua tidak ada yang kontrol. Mekanisme kontrol izin pengadilan hanya formalitas. Karena itu, penting untuk ada pengujian oleh pengadilan terkait upaya paksa kepolisian tersebut. Dalam proses revisi KUHAP, YLBHI memandang Presiden Prabowo Subinato dan DPR hanya omong kosong untuk reformasi kepolisian.

Arif menekankan, kebutuhan reformasi kepolisian adalah mendorong check and balances kewenangan polisi. Namun di RKUHAP justru ditambah kewenangan menyadap dan melakukan pemblokiran, bahkan untuk melakukan upaya paksa tersebut diberikan hak diskresi tanpa ijin pengadilan.

"Ini justru menambah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian," kata dia.

Pemerhati Kepolisian sekaligus Mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, reformasi kultural Polri harus menjadi agenda utama Komisi Percepatan Transformasi Polri, karena masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Misalnya, masih banyak perilaku anggota Polri yang melakukan kekerasan berlebihan, arogan, koruptif, hedon, pengawasan kurang maksimal, dan kurang profesional dalam melaksanakan tugas.

"Saya optimistis jika semuanya dilakukan dengan niat baik untuk berbenah demi rakyat, maka baik Reformasi Polri maupun Reformasi Institusi Penegak Hukum akan dapat berjalan dengan baik," kata dia kepada IDN Times, Minggu.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri segera bekerja untuk mengabulkan keinginan Presiden Prabowo terhadap perbaikan kinerja Polri. Ia mengatakan, Presiden Prabowo paling paham apa yang perlu dibenahi di institusi Polri.

Yang paling utama, kata dia, dalam proses pendidikan hukum, Polri harus hadir menjadi pedang keadilan Presiden untuk membongkar pelbagai kejahatan baik konvensional maupun kejahahatan non-konvensional.

"Apakah terkaitan dengan reformasi struktural, instrumental, ataukah reformasi kultural yang ada di Polri. Apakah dalam rangka memperbaiki rekrutmen, jenjang pendidikan, promosi jabatan dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana Polri hadir betul-betul bisa melayani, melindungi masyarakat," kata Rudianto Lallo di Gedung DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Pembentukan tim reformasi berfungsi sebagai jembatan antara keinginan publik dan kemampuan institusi untuk berbenah.

Jajak pendapat Litbang Kompas menyebutkan, masyarakat berharap, Tim Reformasi Internal Polri atau pun Komisi Percepatan Reformasi Polri mampu melampaui fungsi simboliknya, dan menjadi motor utama transformasi kelembagaan organisasi tersebut.

Dosen Kepolisian Utama Tingkat I STIK Lemdiklat Polri, Irjen Gatot Repli Handoko menegaskan, polisi sedianya merupakan babu masyarakat. Ia mengklaim, semua masukan masyarakat menjadi asupan bagi Polri.

Polisi harus benar-benar melayani masyarakat sampai ke tingkat bawah. Menurut Gatot, perlu ada kesamaan presepsi di lingkungan Porli bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat.

"Yang paling penting adalah mindset pola pikir, pola pikir ini sampai ke bawah ini harus benar-benar budaya pelayanan, istilahnya kami ini babunya, kami babunya masyarakat," ujar Gatot dalam sebuah diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Gatot mengatakan, polisi harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga akan menjadikan kritik sebagai asupan energi supaya mereka bisa lebih berkembang.

"Jadi kita harus mengedepankan pelayanan, dan diharapkan juga ke depan semua yang berkaitan dengan aspirasi, kritik, masukan bagi kami bukan suatu hal yang bertentangan, tetapi menjadi asupan energi lebih berkembang," kata dia.