Komisi VIII Kritik Kementerian Haji: Harus Ada Terobosan Baru

27 Okt 2025, 16:33 WIB

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan terobosan baru dalam pelaksanaan haji 2026. Ia mengapresiasi biaya haji yang berhasil ditekan hingga Rp1 juta.

Namun, Marwan kecewa karena skema yang dirancang Kemenhaj dalam pelaksanaan haji tahun depan tidak jauh beda dengan yang dikerjakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) tahun lalu.

"Tentu sebagai kementerian baru harus punya terobosan baru dibanding Ditjen PHU," kata Marwan dalam rapat kerja bersama Kemenhaj, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Marwan juga mengkritik keras presentasi Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat memaparkan rencana pelaksanaan haji 2026. Ia menilai, belum ada semangat baru yang ditunjukan kementerian baru ini.

"Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama," kata dia.

1. Kemenhaj diwanti-wanti jangan ada bancakan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (IDN Times/Indah Permata Sari)

Mulanya, Marwan menyoroti dua masalah krusial yang dialakukan Ditjen PHU Kemenag terkait pelaksanaan haji 2025, yakni pelaksanaan haji yang amburadul dan dugaan adanya bancakan dalam penetapan biaya haji sehingga harganya mahal.

Ia lantas meminta agar Kemenhaj serius menjawab dua masalah krusial pada pelaksaan haji tahun depan. Ia menilai jika Kemenhaj tidak melakukan langkah-langkah mitigatif, maka tidak ada bedanya dengan Ditjen PHU, sebagai penyelenggara haji tahun-tahun sebelumnya.

"Kita mengkritisi masa dirjen yang lalu, satu mengenai pelayanan amburadul. Dua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua ini harus dijawab di Kememhaj, kalau tidak, artinya sama saja berarti ada potensi ada bancakan lagi," kata Legislator Fraksi PKB itu.

2. Komisi VIII DPR apresiasi biaya haji turun Rp1 juta

Wakil Ketua Pansus Angket Haji DPR, Marwan Dasopang saat ditemui usai sidak ke Gedung Siskohat Kemenag pada Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Marwan mengapresiasi kerja keras pemerintah menekan biaya haji 2026. Usulan biaya haji turun sekitat Rp1 juta, kata dia, patut diapresiasi di tengah naiknya kurs dollar Amerika dan Saudi Arabia riyal (SAR).

"Sepintas mendengarkan penjelasan pak Menteri turun Rp1 juta ini luar biasa tapi dolarnya naik. Masih bisa diturunkan ini prestasi luar biasa. Dolar SAR nya jauh jauhebih tinggi ketimbang tahun lalu tapi turun 1 juta ini top," kata dia.

Ia lantas mempertanyakan jenis kelas pelayanan haji di Indonesia. Ia menduga layanan kelas haji baru paket c minus. Sebab, kurs dollar dan SAR naik, tapi biaya haji turun Rp1 juta.

"Layanana kita kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Jangan jangan kelas c minus kenapa? Karena dolar naik, SAR naik, tapi turun satu juta itu satu triliun namnya turunnya masih bisa, terus yang diambil kita gak paham berarti kelasnya paket c minus mungkin," kata dia.

3. Pemerintah usul biaya haji sebesar Rp88,4 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak (IDN Times/Amir Faisol)

Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp88,4 per jemaah. Namun dari besaran itu, jemaah haji hanya menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,9 juta atau sekitar 62 persen.

"Untuk tahun 2026 masehi pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 88.409.365 rupiah. Dengan komposisi Bipih sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total. (Sehingga) nilai manfaat optimalisasi sebesar 33.485.365 rupiah atau 38 persen," ucap Dahnil.