Komisi X DPR Siap Fasilitasi Pertemuan BEM SI dengan Mendikbud

03 Jun 2020, 14:19 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Jakarta, IDN Times – Ramainya tagar #MendikbudDicariMahasiswa di media sosial mendapatkan tanggapan dari Komisi X DPR. Komisi yang membidangi Pendidikan ini pun siap memfasilitasi komunikasi antara aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

“Kami menilai ramainya tagar #MendikbudDicariMahasiswa sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara para mahasiswa dengan jajaran Kemendikbud. Jika diperlukan kami siap mencairkan kebuntuan komunikasi tersebut dengan mengundang Mendikbud maupun perwakilan aliansi BEM untuk bicara bersama,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, saat dihubungi, Rabu (3/6).

1. Mahasiswa minta keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal

twitter.com/Misouri7

Dia menjelaskan, persoalan tuntutan mahasiswa terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemik COVID-19 merupakan sesuatu yang harus didengar. Kesulitan mahasiswa dalam membayar biaya kuliah selama wabah COVID-19 akibat penurunan pendapatan para orang tua mahasiswa, merupakan kesulitan nyata.

“UKT merupakan model pembayaran kuliah yang berbasis penghasilan orang tua, jika banyak orang tua yang mengalami penurunan pendapatan selama wabah COVID-19, maka sudah sewajarnya ada kebijakan relaksasi besaran UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa,” ujarnya.

2. BEM SI telah melayangkan permohonan audiensi dengan Mendikbud

Demo mahasiswa terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)

Huda mengatakan, dari kronologi yang disampaikan oleh aliansi BEM Seluruh Indonesia diketahui jika perwakilan mahasiswa sudah mengirimkan permohonan audiensi kepada Kemendikbud sejak 29 April 2020. Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi terkait relaksasi biaya kuliah selama masa pandemik, permohonan bantuan internet untuk mendukung perkuliahan online, hingga bantuan logistik bagi para mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung.

Selain itu, mahasiswa juga ingin menyampaikan aspirasi terkait isu kesejahteraan guru honorer dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia yang masih belum siap.

“Namun ternyata sampai kemarin permohonan audiensi itu tidak mendapat tanggapan, sehingga muncullah tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending di media sosial,” ujarnya.

3. Komisi X sayangkan sikap pemerintah yang kurang komunikatif

Demo mahasiswa terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Senin 16 Maret 2020. (IDN Times/Hilmansyah)

Legislator dari Jawa Barat ini mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial untuk mahasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan Kemendikbud juga telah menyiapkan skema relaksasi UKT seperti penundaan pembayaran, penurunan besaran UKT, hingga pembayaran UKT secara bertahap.

“Artinya skema bantuan sudah, hanya saja kurang terkomunikasikan dengan baik. Maka kami berharap jajaran Kemendikbud menyiapkan waktu untuk beraudiensi dengan mahasiswa. Kami siap memfasilitasi pertemuan perwakilan mahasiswa dan Kemendikbud, baik secara online maupun tatap muka,” ujar Huda.