Ojol Curhat ke Komdigi Harus Antar Kambing hingga Tarif Belum Adil

Driver ojol meminta tarif pengantaran barang dan makanan disesuaikan dengan risiko, dimensi, berat barang, waktu tunggu, dan parkir.
Pengemudi mengeluhkan ancaman suspend saat menolak pesanan yang membahayakan atau sulit ditangani.
Kemkomdigi akan menyelaraskan pedoman biaya dengan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.
Jakarta, IDN Times - Driver ojek online (ojol) mengeluhkan tarif pengantaran barang dan makanan yang belum sebanding dengan risiko pekerjaan, termasuk ketika harus mengangkut hewan seperti kambing. Mereka meminta pemerintah mengatur tarif kurir, agar tidak terlalu jauh berbeda dari layanan antarpenumpang.
Pengemudi mengaku tidak hanya mengantarkan paket dan makanan, tetapi juga hewan hingga barang berukuran besar seperti kulkas dan genset. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan, terlebih pengemudi tidak memiliki standar dimensi barang yang jelas.
"Padahal pekerjaan mereka pun sama, bahkan tak hanya mengantarkan barang atau makanan saja. Mereka juga pernah diminta membawa hewan seperti kucing, anjing, kucing hingga kambing," kata perwakilan driver ojol, Einstein, dalam audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
1. Takut menolak order karena ancaman suspend

Kurir online lalukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Driver juga mengeluhkan risiko sanksi jika menolak pesanan yang dinilai membahayakan atau sulit ditangani. Penolakan order dikhawatirkan berdampak terhadap akun dan pendapatan mereka, terutama ketika jumlah pesanan sedang sepi.
"Salah diambil. Iya. Sedangkan driver alibinya kalau kami menolak karena kami dapat suspend, akan mengakibatkan orderan anyep," kata Ade Putra dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI).
2. Tarif diminta hitung risiko dan waktu tunggu

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online gelar demonstrasi desak RUU perlindungan dan kesejahteraan driver online di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah) Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah mempertimbangkan komponen biaya tambahan, mulai dari risiko, dimensi dan berat barang, handling, waktu tunggu hingga parkir. Penghitungan tarif pengantaran barang dan makanan dinilai tidak bisa disamakan dengan transportasi penumpang.
"Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia," kata Meutya.
3. Komponen hitungannya perlu diselaraskan dengan regulasi Kementerian Perhubungan

Ilustrasi pengemudi ojek online (ojol). (IDN Times/Vadhia Lidyana) Sebelumnya, persoalan tarif pengantaran barang dan makanan ojol juga disampaikan FDTOI kepada pimpinan DPR pada Kamis, 19 November 2026. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Meutya Hafid untuk mengoordinasikan penyampaian aspirasi pengemudi.
Dalam pelaksanaannya, kata Meutya, Kemkomdigi punya mandat susun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan. Namun, Meutya menjelaskan, ada sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.
4. Koordinasi dengan lembaga terkait seperti KPPU, sembari merumuskan pedoman tarif

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) bergerak dari arah Slipi menuju Gedung DPR RI dalam aksi demonstrasi 27 Agustus 2026, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Nantinya persoalan yang ada di luar kewenangan Kemkomdigi bakal dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” kata Meutya.
Lewat audiensi ini, pihaknya berharap penyusunan pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat pengguna layanan.






















