Komisi X: Penyusunan Sejarah Versi Baru Harus Transparan

18 Mei 2025, 09:20 WIB

Amir Faisol

Default Image IDN

Intinya sih...

Penulisan ulang sejarah Indonesia perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.
Proses penyusunan sejarah baru harus transparan, melibatkan ahli kredibel, dan mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif.
Sejarah adalah ilmu dinamis yang memungkinkan terungkapnya fakta baru sehingga penulisan ulang ini penting untuk membimbing bangsa ke arah yang lebih baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Hetifah Sjaifudian menanggapi rencana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah yang ditargetkan akan rampung pada HUT ke-80 RI.

Penulisan ulang sejarah ini, menurut Hetifah perlu dilakukan untuk menghadirkan kembali narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.

"Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak dilibatkan dalam narasi sejarah," kata Hetifah kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

1. Penyusunan sejarah versi baru harus transparan

Default Image IDN

Namun, Hetifah meminta agar penyusunan sejarah versi baru ini harus dilakukan secara transparan, dengan melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh.

Penulisan ulang ini menurut dia bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda.

"Komisi X menegaskan pentingnya keterbukaan dari pihak kementerian dalam proses penyusunan ulang narasi sejarah," kata dia.

2. Sejarah merupakan ilmu yang dinamis

Ketua Komisi X Bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merespons keputusan Universitas Indonesia (UI) atas hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia. (Kemenpora.go.id)

Selain itu, Hetifah menegaskan, sejarah adalah ilmu yang dinamis. Menurut dia, seiring berkembangnya metodologi, teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak fakta baru yang bisa diungkap.

Karena itu, penulisan ulang ini memungkinkan sejarah bangsa ini terus dikaji lagi dengan pendekatan yang lebih kritis dan beragam.

"Ini penting, agar sejarah benar-benar menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya," kata dia.

3. Akan ubah narasi Indonesia dijajah selama 350 tahun

Mantan Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan). (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia salah satunya untuk mengubur dalam-dalam narasi yang menyebutkan bahwa negara ini dijajah Belanda selama 350 tahun.

Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan akan rampung pada 17 Agustus 2025 sekaligus menjadi hadiah bagi HUT ke-80 RI.

"Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Nggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu," kata Fadli Zon, ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Menurut Fadli Zon, nantinya sejarah versi baru ini lebih menonjolkan sisi perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Misalnya, perlawan di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Perang Jawa Diponegoro terhadap kolonialisme Belanda.

"Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan. Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan," kata dia.