Komnas HAM Analisis Dampak PPATK Blokir Rekening Dormant

Komnas HAM akan meminta keterangan sejumlah pihak sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan penyelidikan, termasuk di antaranya PPATK. Namun, Anis belum menjelaskan secara detail kapan akan memanggil PPATK.

"Iya, kami akan identifikasi siapa saja yang relevan untuk kami minta keterangan dan informasi terkait dengan pemblokiran rekening PPATK ini," kata dia.

Meski belum ada laporan yang masuk terkait kasus tersebut, internal Komnas HAM juga merasakan dampak dari pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.

"Jadi itu cukup menjadi evidence bagi Komnas HAM untuk memberikan atensi dan langkah kami untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan, pemblokiran rekening dormant berpotensi melanggar HAM karena dilakukan sepihak.

Pasalnya dalam UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penonaktifan rekening cuma bisa dilakukan untuk rekening yang terindikasi digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, terorisme, atau kejahatan lainnya.

"Sementara kalau kita dengar penjelasan dari PPATK tindakan itu dalam rangka pencegahan judi online, dimanfaatkan oleh judol. Artinya, rekening ini tidak ada kaitan langsung dgn tindak pidana tersebut hanya mencegah jangan sampai disalahgunakan. Nah, berarti rekening ini sebenarnya clear, tapi tidak aktif. Jadi jelas itu ada pelanggaran hukumnya," tutur dia.

Dia juga menyoroti bagaimana pemblokiran itu dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik rekening, jadi hanya sepihak saja. Sedangkan untuk mengaktifkan kembali rekening, pemilik harus melakukan usaha lebih dengan data pelengkap yang diperlukan.

Rekening bank, kata dia, juga salah satu bentuk harta kekayaan sehingga masuk dalam kategori hak atas properti. Karena itu, saat diblokir, pemilik rekening tak leluasa menggunakan hartanya. Hal ini membuat terhambatnya pemenuhan hak lain seperti keperluan membayar.

"Meskipun sudah dikoreksi dengan cara dicabut, jadi sudah dibuka kembali, tetapi itu, kan, 120 juta rekening jumlahnya banyak dan tidak otomatis kembali dengan sendirinya sehingga Komnas (HAM) akan menindaklanjutinya,” kata Abdul Haris.