Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Komnas Perempuan Desak Evaluasi Latsar Usai Lima Peserta Meninggal
Pendidikan Dasar Militer (Diklatsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kodam Mulawarman, Jumat (26/6/2026). Kodam Mulawarman
  • Komnas Perempuan mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan Latsarmil SPPI setelah lima peserta meninggal dunia, menekankan pentingnya pendekatan berbasis HAM dan perspektif gender.
  • Lembaga ini menyoroti tiga korban perempuan serta 32 peserta hamil yang sempat lolos seleksi, menunjukkan lemahnya skrining kesehatan dan perlunya perlindungan khusus bagi perempuan.
  • Komnas Perempuan meminta pelatihan fisik bergaya militer dijalankan tanpa paksaan dan dengan uji cermat untuk mencegah kekerasan maupun kematian terhadap peserta, terutama perempuan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
27 Juni 2026

Hingga tanggal ini, lima peserta Latsarmil SPPI meninggal dunia akibat tuberkulosis, henti jantung, dan heat stroke. Tiga dari lima korban merupakan perempuan.

1 Juli 2026

Komnas Perempuan melalui Yuni Asriyanti menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan Latsarmil SPPI. Pernyataan disampaikan pada Rabu, menekankan tanggung jawab negara atas keselamatan peserta.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Komnas Perempuan mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta meninggal dunia selama kegiatan berlangsung.
  • Who?
    Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melalui komisioner Yuni Asriyanti dan Dahlia Madanih, serta para peserta SPPI yang mengikuti latsarmil, termasuk lima korban meninggal dan 32 peserta perempuan hamil.
  • Where?
    Kegiatan latsarmil dilaksanakan di bawah program SPPI yang berada dalam kewenangan pemerintah Indonesia; lokasi spesifik pelatihan belum disebutkan secara rinci hingga saat ini.
  • When?
    Lima peserta dilaporkan meninggal hingga 27 Juni 2026, sementara pernyataan resmi Komnas Perempuan disampaikan pada Rabu, 1 Juli 2026.
  • Why?
    Evaluasi diminta karena adanya kematian peserta akibat tuberkulosis, henti jantung, dan heat stroke, serta temuan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dan terdapat peserta hamil yang sempat lolos seleksi kesehatan.
  • How?
    Komnas Perempuan menilai pendekatan berbasis militer terhadap peserta sipil perlu dikaji ulang dengan mengedepankan prinsip HAM, kesetaraan gender, tanpa paksaan, serta uji cermat untuk mencegah kekerasan dan kematian di masa mendatang.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada lima orang meninggal waktu ikut latihan tentara untuk program belajar kerja. Tiga dari mereka perempuan. Komnas Perempuan bilang pemerintah harus lihat lagi cara latihannya supaya aman dan tidak bikin orang sakit atau mati. Ada juga peserta perempuan yang hamil dan sempat ikut. Sekarang pemerintah diminta jaga semua peserta biar selamat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Desakan Komnas Perempuan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan latsarmil mencerminkan kepedulian mendalam terhadap keselamatan dan hak asasi peserta, khususnya perempuan. Sikap ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang aktif dan responsif terhadap potensi ketidakadilan, serta dorongan untuk memastikan setiap program negara dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan setara bagi semua pihak.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh pelaksanaan latihan dasar (latsar) militer bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.

Komnas Perempuan menilai peristiwa itu menunjukkan pendekatan pembekalan berbasis militer terhadap peserta sipil sehingga perlu dikaji ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia (HAM), perspektif gender, serta prinsip do no harm.

Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan, negara tetap bertanggung jawab atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program yang berada di bawah kewenangannya.

"Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat terus-menerus (ongoing positive obligation) untuk melindungi nyawa setiap peserta dalam program yang berada di bawah otoritasnya," kata Yuni, Rabu (1/7/2026).

1. Pertimbangkan keselamatan perempuan

Pendidikan Dasar Militer (Diklatsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kodam Mulawarman, Jumat (26/6/2026). Kodam Mulawarman

Hingga 27 Juni 2026, lima peserta meninggal akibat tuberkulosis, henti jantung (cardiac arrest), dan heat stroke. Tiga dari lima korban merupakan perempuan.

Komnas Perempuan menilai tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah lolos tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela.

Yuni juga menyoroti fakta bahwa mayoritas korban adalah perempuan sehingga pemerintah perlu memastikan setiap program negara dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keselamatan perempuan.

"Fakta bahwa tiga dari lima peserta yang wafat adalah perempuan menunjukkan perlunya memastikan, setiap program negara, termasuk pembekalan bagi peserta sipil, dirancang dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan spesifik, dan perlindungan yang setara bagi perempuan," kata dia.

2. Soroti adanya ibu hamil

Pendidikan Dasar Militer (Diklatsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kodam Mulawarman, Jumat (26/6/2026). Kodam Mulawarman

Selain itu, Komnas Perempuan menyoroti adanya 32 peserta SPPI perempuan yang diketahui sedang hamil, sempat dinyatakan lolos mengikuti latsarmil sebelum dipulangkan.

"Meskipun kemudian diputuskan untuk dipulangkan, hal ini menunjukkan proses skrining kesehatan yang tidak responsif gender," kata Yuni.

Komnas Perempuan juga meminta penyebab kematian tiga peserta perempuan tidak disederhanakan sebagai akibat faktor biologis sebelum dilakukan investigasi independen.

3. Harus kedepankan prinsip tanpa paksaan dan uji cermat

Datangi Rumah Korban Latsar Kopdes, Dudung: Keluarga Ikhlas Walau Kehilangan. IDN Times/Debbie Sutrisno

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengatakan, pelatihan fisik yang mengadopsi metode pendidikan militer harus mengedepankan prinsip tanpa paksaan dan uji cermat (due diligence) untuk mencegah risiko kekerasan maupun kematian terhadap perempuan.

"Latihan fisik intensif seperti baris-berbaris dan latihan menembak yang mengadopsi metode pendidikan militer penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tanpa paksaan, serta uji cermat (due diligence), yaitu mengambil langkah yang tepat dan efektif guna mencegah, melindungi, perempuan dari risiko kekerasan termasuk kematian," ujar Dahlia.

Editorial Team

Related Article