Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh pelaksanaan latihan dasar (latsar) militer bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.
Komnas Perempuan menilai peristiwa itu menunjukkan pendekatan pembekalan berbasis militer terhadap peserta sipil sehingga perlu dikaji ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia (HAM), perspektif gender, serta prinsip do no harm.
Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan, negara tetap bertanggung jawab atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program yang berada di bawah kewenangannya.
"Negara memiliki tanggung jawab yang bersifat terus-menerus (ongoing positive obligation) untuk melindungi nyawa setiap peserta dalam program yang berada di bawah otoritasnya," kata Yuni, Rabu (1/7/2026).
