Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberi catatan kritis muatan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) yang telah disahkan 4 Juni 2024.
“UU ini riskan tidak memiliki daya implementasi,” kata ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani dalam keterangan resminya, dikutip Senin (10/6/2024).
Komnas Perempuan mengungkapkan ada sejumlah undang-undang dan kebijakan pemerintah soal kesejahteraan ibu dan anak yang dinyatakan tetap berlaku meskipun ada UU KIA. Ego sektoral kata Andy sering diajukan sebagai hambatan dalam koordinasi, dan kesulitan untuk pengawasan pelaksanaan kewajiban individual ibu dan ayah.
Selain itu ada juga persoalan struktural yang menyebabkan kewajiban individual yang diatur dalam UU itu tidak dapat dilaksanakan. Contohnya penyediaan gizi seimbang di dalam keluarga miskin.
“Peningkatan daya koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau KPPPA menjadi kunci dari implementasi UU ini,” kata dia.
Komnas Perempuan melihat ada kecenderungan UU KIA meneguhkan perspektif pembakuan peran domestik perempuan. Salah satunya ditunjukkan dengan perumusan mengenai hak ibu dan ayah. Hal yang disoroti adakah dalam Pasal 4 ayat 1 poin h.
“UU ini hanya menyebutkan hak atas pendidikan pengembangan wawasan pengetahuan dan keterampilan tentang perawatan pengasuhan, pemberian makan dan tumbuh kembang anak sebagai hak ibu, dan tidak menjadi hak ayah,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah.
Dia mengatakan contoh lain dari kecenderungan pembakuan peran domestik ini tampak pada penambahan hak cuti pengasuhan anak yang lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki.
“Perlu ada reorientasi dalam pelaksanaan UU KIA ini agar pelibatan aktif ayah untuk mendorong kesetaraan gender dalam peran orang tua betul-betul terwujud,” kata dia.