Komnas Perempuan: Waspada Penggunaan Politik SARA Jelang Pemilu 2024

03 Nov 2023, 14:29 WIB

Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)

Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan mendorong pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu melakukan antisipasi adanya penggunaan politik kebencian berdasar SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Komnas Perempuan mengungkapkan, dari data Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Indeks kerawanan pemilu (IKP) 90 atau 17,5 persen kabupaten dan kota di Indonesia rawan ujaran kebencian dan SARA pada Pemilu 2019.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengingatkan pada penyelenggara negara bahwa menjelang kampanye pemilu dan pilkada penggunaan potensi media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian, hoaks bernuasa SARA.

"Komnas Perempuan mencatat menjelang perhelatan pemilu atau pilkada politik kebencian menjadi salah satu cara yang digunakan untuk meraup keuntungan suara, dimana kelompok rentan dan minoritas menjadi target dari hasutan kebencian ataupun hoaks," kata Veryanto dalam keterangannya, dilansir Jumat (3/11/2023).

1. Jadi bentuk pijakan agar berpegang teguh pada persatuan

Ilustrasi simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024. (IDN Times/Melani Hermalia Putri)

Seruan ini berkenaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2023 dan semakin dekat dengan momen kampanye Pemilu serta Pilkada 2024.

Momen Sumpah Pemuda diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk tetap berpegang teguh pada nilai persatuan di atas keragaman identitas daerah, agama, suku bangsa dan organisasi.

"Sumpah Pemuda termasuk pemudi merefleksikan kesatuan cita melawan bentuk-bentuk ketidakadilan pada martabat kemanusiaan dalam beragam bentuknya saat ini," kata Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahei.

2. Dorong pemuda dan pemudi sebagai pelopor

Ilustrasi Millennial Dok. IDN Times

Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti mengungkapkan, Sumpah Pemuda juga dapat menjadi pijakan pemerintah mendorong gerakan pemuda dan pemudi. Mereka bisa jadi pelopor dalam memberikan kesadaran kaum muda sebagai bagian penting dalam tata kelola kebangsaan.

"Saat ini Indonesia sedang memasuki proses bonus demografi, pengelolaan gerakan muda untuk gerakan kebangsaan termasuk pada momentum pemilu atau pilkada menjadi bagian yang perlu menjadi komitmen dari setiap pasangan pemilu dan pilkada," kata Dewi.

3. Masifnya media elektroknik jadi tantangan generasi

Ilustrasi Media Sosial. (IDN Times/Aditya Pratama)

Masifnya penggunaan media elektronik menjadi salah satu tantangan kerentanan generasi muda terpapar pada perilaku abusif, impulsif, dan ekslusif, dan kekerasan termasuk kerentanan menjadi pelaku kekerasan seksual, serta korban kekerasan seksual