KontraS: Muchdi Purwopranjono Bukan Satu-satunya Aktor Pembunuh Munir

Berdasarkan laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF), dalam rekomendasinya meminta kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membentuk tim investigasi independen dan memerintahkan Kapolri melakukan penyelidikan mendalam terhadap 5 orang termasuk di antaranya kepala BIN. 

"Terkait kemungkinan peran mereka dan pemufakatan jahat terhadap Munir. Dalam alur ini tidak mungkin serta merta Polycarpus berikan racun, ini yang tidak terbuka dan selalu terjadi dalam kasus pelanggaran HAM berat," katanya.

Akan tetapi, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Munir dengan mengungkap serta mengadili aktor intelektualnya.

"Jokowi sudah memerintahkan untuk mencari dokumen TPF tetapi sampai sekarang tidak ada perkembangan, dokumen TPF bisa jadi pertimbangan untuk dilakukan peninjauan kembali, dibuka apakah sudah memenuhi atau ada kekurangan itu yang kasusnya bisa dibuka lagi," imbuhnya.

"Yang perlu diungkap apa alasan negara sampai bunuh orang, kalau kesal karena terlalu vokal urusan HAM itu tidak  bisa dibenarkan, karena berangkat dari berbagai laporan yang diterim ke kontras atas kasus pelanggaran HAM," katanya.

Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang menegaskan bahwa isu tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib tak berhubungan dengan Partai Berkarya. Ketum Muchdi PR, kata Andi, tak pernah membawa kasus ini ke dalam internal partai karena telah selesai sebelum Berkarya dibentuk.

“Kami ingatkan bahwa isu ini tidak ada hubungannya dengan Partai Berkarya, dan ketum juga tidak pernah membawa isu ini ke partai karena kasusnya sudah lama dan selesai sebelum Partai Berkarya lahir di 2016,” ujar Andi.

Selain itu, Andi juga meminta publik untuk menyerahkan penyelesaian kasus Munir kepada negara.

“Kita serahkan ke negara saja. Kan sudah lama kasusnya dan yang terkait sudah menjalani proses hukum,” ucapnya.