KPAI: Atasi Perundungan, Sekolah Tak Cukup Hanya Bentuk Tim Penanganan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menyoroti pentingnya penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dalam implementasi regulasi perlindungan anak.
Menurutnya, TPPK harus memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban untuk menangani isu-isu kekerasan dengan respons yang tepat. Meskipun hampir 80 persen sekolah telah membentuk TPPK, Jasra menekankan pentingnya lebih dari sekadar pembentukan tim, ada indikator-indikator yang harus dipupuk lebih agar tim lebih berfungsi mengatasi kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan.
“Memang report yang kita dapat dari Kemendikbud memang hampir 80 persen dari ratusan sekolah itu sudah terbentuk TPPK, namun setelah kita dalami lebih jauh tentu tidak cukup hanya sekadar pembentukan tim,” kata dia dalam dialog daring RRI Medan, Kamis (21/3/2024).
Dari hasil survei Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 pada 6.649.311 siswa, sebanyak 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan.
1. Pelatihan tim yang sensitif pada persoalan kekerasan
Dia mengatakan perlunya pelatihan bagi anggota tim untuk memastikan sensitivitas terhadap isu kekerasan. Selain itu, Jasra juga mengatakan pentingnya ketersediaan ruang pengaduan yang aman dan nyaman di sekolah, sehingga anak-anak yang melaporkan kekerasan tidak menjadi korban kedua akibat diabaikan oleh petugas.
"Ketika melapor tidak menjadi korban kedua kalinya karena dicuekin oleh petugas misalnya," katanya.
Jasra juga mengingatkan pentingnya sistem referal yang efektif, terutama di sekolah yang mungkin mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Dia menekankan perlunya komunikasi yang baik antara sekolah dan lembaga layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara terpadu.