Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) telah mencegah Dito Mahendra ke luar negeri. Hal ini dibenarkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Masa pencegahan 5 April 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023. Instansi pengusul KPK," ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Ahmad Nursaleh, saat dikonfirmasi pada Sabtu (8/4/2023).
Dito memang kerap dipanggil KPK beberapa waktu terakhir. Dia dipanggil sebagai saksi dugaan pencucian uang eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.
Terakhir, KPK memanggilnya awal April 2023. Namun, dia berhalangan hadir dan minta penjadwalan pemeriksaan ulang.
Dito sempat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK. Dia diperiksa pada awal Februari 2023.
Saat itu, KPK mendalami aliran uang dan pembelian barang oleh Nurhadi. Hal itu didalami KPK dengan memeriksa Dito sebagai saksi.
Eks Sekretaris MA, Nurhadi, telah dijebloskan ke LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, karena terbukti menerima suap penanganan perkara senilai Rp49 miliar. Dia akan dikurung selama enam tahun.
Eksekusi itu berdasarkan putusan MA RI Nomor: 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tanggal 28 Juni 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 45/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021.
Kemudian, KPK mengembangkan kasus korupsi ke dugaan pencucian uang. Nurhadi diduga mengalihkan aset dari uang yang diterimanya.