Jakarta, IDN Times - Tim Pengawas Penanganan COVID-19 DPR RI menggelar rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Rabu (20/5). Dalam rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau agar pemerintah tidak bersekongkol korupsi anggaran COVID-19.
“Dalam rangka anggaran (COVID-19) tidak boleh ada persengkongkolan untuk kolusi yang akhirnya terjadi korupsi,” kata Firli.
Selain itu, KPK juga wanti-wanti agar seluruh pihak yang menggunakan kewenangannya atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tidak menerima kick back dari pengadaan barang.
“Jangan sampai mengambil kebijakan atau kegiatan melakukan suatu perbuatan, karena ada menerima, baik sebelum ataupun setelah. Karena dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a disebutkan, barang siapa menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas kewajiban,” ujar Firli.
Semua pihak pengguna anggaran COVID-19, kata Firli, juga tidak diperkenankan membuat kebijakan dengan unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan maladministrasi.
“Kami sudah menugaskan anggota KPK, baik di Gugus Tugas BNPB, Kemensos, dan dengan Kemenkes,” kata dia.
KPK, kata Firli, memfokuskan pengawasan khusus alat kesehatan, tenaga kesehatan, dan pengadaan lainnya terkait COVID-19. Donasi dari pihak ketiga juga tak luput dari pengawasan lembaga anti-rasuah.
“Begitu juga pengadaan barang jasa, kami sudah edarkan surat Nomor 8 Tahun 2020. Tidak boleh ada mark up dan korupsi dan juga tidak boleh ada kekurangan. Kami juga monitoring regulasi anggaran yang ada di APBD, total Rp56 triliun di luar APBN,” kata dia.
Terkait hak imunitas yang terdapat dalam Perppu No 1 Tahun 2020 Pasal 27, meskipun pemerintah tidak bisa dituntut pidana atau perdata, namun KPK akan melakukan pencegahan.
“Kami sudah lakukan pengawasan dan pencegahanan dan koordinasi yang bertangug jawab pemulihan ekonomi. Bahwa pemerintah dapat meminta dan mengikutsertakan aparat penegak hukum,” ujar Firli.