Kubu Setya Novanto Keukeuh Tunggu Putusan Praperadilan

Meski sidang perdana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) juga berlangsung bersamaan hari ini, tapi kubu Setnov optimis dengan putusan sidang.

"Sampai  belum diketok palu ya harus optimis dong. Saya tidak mau berandai-andai kita liat saja nanti apa yang disikapi oleh hakim. Karena perdebatan panjang, menurut saya pro kontra pasti terjadi," ujar Kuasa Hukum Setnov, Ketut Mulya Arsana di PN Jaksel, Ampera, Rabu (13/12).

Adapun agenda kali ini adalah pendapat saksi ahli tata negara dari KPK, yaitu Zaenal Arifin Muqtar yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Menurutnya, ini tidak relevan lagi.

"Kalau pemeriksaan ahli menurut kami sudah tidak relevan lagi. Kan dari satu sisi memaksa untuk menggunakan Pasal 82 1d, sedangkan kita kan berharap ini selesai," tegasnya. 

Dia pun berharap agar Hakim segera mengambil putusan sidang praperadilan hari ini juga dan tak perlu pengambilan kesimpulan yang diagendakan Kamis (14/12) .

"Kesimpulan sebenarnya kan ga wajib, seharusnya bisa langsung putusan karena ini kan sebagian perdata dan sebagian pidana. Artinya kesimpulan itu ga wajib seharusnya begitu selesai pemeriksaan harusnya diputus, tinggal hakimnya memutuskan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menegaskan, status Setya Novanto bukan lagi tersangka korupsi KTP elektronik, melainkan sudah terdakwa.

"Adapun faktanya, pada saat jawaban praperadilan diajukan pada 8 Desember 2017, pemohon Setya Novanto tidak lagi menyandang status sebagai tersangka, melainkan sudah berstatus sebagai terdakwa," tegas Setiadi.