Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya upaya Bupati nonaktif Pemalang, Mukti Agung Wibowo agar dipertemukan dengan anggota DPR.
KPK mendalami hal ini melalui pemeriksaan terhadap Sigid Haryo Wibisono sebagai saksi.
"Didalami mengenai (permintaan) bantuan tersangka MAW untuk dipertemukan dengan anggota DPR RI terkait permintaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (28/9/2022).
Selain itu, KPK juga mengusut dugaan Agung Mukti Wibowo meminta bantuan Sigid soal permasalahan mutasi jabatan ASN di Pemalang. Hal ini turut dikonfirmasi Tim Penyidik kepada Sigid.
"Dikonfirmasi mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya permintaan bantuan MAW kepada saksi mengenai penyelesaian pemeriksaan inspektorat Jateng terkait permasalahan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Pemalang," katanya.
Diberitakan, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, dan rombongan ditangkap di dekat Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Agustus lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, mengatakan, ada mobil berpelat G yang dipepet mobil lain di dekat gedung DPR. Namun ia tidak mengetahui apakah terkait penindakan KPK atau bukan.
Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers membenarkan bahwa KPK menangkap Agung dan rombongan di dekat gedung DPR. Ia menyebut, Agung baru saja keluar dari gedung DPR usai menemui seseorang.
Ada 34 orang yang diangkut dari Pemalang dan Jakarta terkait tangkap tangan ini. Namun, KPK hanya menetapkan 6 tersangka.
Selain Bupati Pemalang, mereka yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan ini antara lain Adi Junal Wibowo (Komisaris PD Aneka Usaha), Slamet Masduki (PJ Sekda), Sugiyanto (Kepala BPBD), Yanuariud Nitbani (Kepala Dinas Kominfo), dan Mohammad Saleh (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).