Ombudsman: Banyak Manajer Kopdes Mundur karena Penempatan Terlalu Jauh

Sejumlah manajer KDKMP mengundurkan diri karena penempatan kerja tidak sesuai atau terlalu jauh dari keluarga.
Ombudsman menemukan kendala akses, lokasi lahan, dan perizinan dalam pembangunan KDKMP di enam daerah.
Ombudsman mendorong Agrinas dan Kementerian Koperasi memperbaiki penempatan serta mempercepat operasional KDKMP.
Jakarta, IDN Times – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti pengunduran diri sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengunduran diri tersebut diduga dipicu penempatan kerja yang tidak sesuai serta lokasi penugasan yang terlalu jauh dari tempat tinggal dan keluarga.
Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam mengatakan, pihaknya telah meminta penjelasan kepada PT Agrinas terkait persoalan tersebut. Agrinas disebut telah menyiapkan mekanisme relokasi bagi manajer koperasi yang mengalami kendala penempatan.
"Memang kemarin kami sudah coba sampaikan ya ke PT Agrinas, kemudian ya karena memang ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya, atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
1. Manajer Kopdes mundur karena penempatan tak sesuai dan jauh dari keluarga

29.830 calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih mulai menerima pelatihan manajerial dan sertifikasi kompetensi. (Dokumentasi ANTARA FOTO/Ilham Nugraha) Radian mengatakan, pengunduran diri sejumlah manajer koperasi desa menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan Ombudsman dalam pengawasan program KDKMP.
Menurutnya, persoalan penempatan kerja, termasuk lokasi yang jauh dari keluarga, dapat menjadi kendala bagi manajer dalam menjalankan tugasnya.
Ombudsman telah berkomunikasi dengan PT Agrinas untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi itu, Agrinas menyampaikan bahwa manajer koperasi desa yang telah ditempatkan tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan tugas melalui mekanisme relokasi.
"PT Agrinas bahwa manajer koperasi desa tetap ditempatkan, namun terdapat mekanisme relokasi. Jadi kemudian dengan mempertimbangkan jarak tinggal manajer," kata Radian.
2. Ombudsman temukan Kopdes sulit diakses hingga dibangun dekat rawa

Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memulai proses pelatihan manajemen. (dok. Kemenkop) Selain persoalan penempatan manajer, Ombudsman juga menemukan sejumlah kendala dalam pembangunan KDKMP di lapangan. Pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan koperasi di Kota Batam yang sulit diakses. Sementara di Kabupaten Mamuju, terdapat lokasi pembangunan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa.
Ombudsman juga menemukan persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purworejo. Adapun di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian terkait lokasi lahan koperasi desa.
Pimpinan Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan persoalan akses, lokasi lahan, dan perizinan bangunan menjadi hal mendesak yang perlu diperbaiki agar pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan.
"Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki," ujarnya.
3. Ombudsman minta Kemenkop dan Agrinas segera lakukan perbaikan

Peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) Ombudsman menilai mekanisme penempatan manajer dan pembangunan gerai KDKMP perlu terus dimonitoring dan dievaluasi agar program tersebut segera beroperasi sesuai aturan.
Radian mengatakan, apabila PT Agrinas telah melakukan relokasi terhadap manajer koperasi yang mengundurkan diri akibat persoalan penempatan, langkah tersebut merupakan tindakan korektif yang baik.
Namun, Ombudsman tetap mendorong agar operasional KDKMP segera berjalan. Sebab, program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditargetkan membentuk 80 ribu koperasi desa dan kelurahan.
Dalam pengawasannya, Ombudsman juga menyoroti 10 indikator, di antaranya model bisnis koperasi, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan SDM, digitalisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, hingga kejelasan mekanisme serah terima gerai serta tanggung jawab biaya listrik dan air.
Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan depan. Laporan tersebut akan memuat temuan pengawasan, saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu segera dilakukan.
"Kami mendorong agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," kata Radian.


























