KPU Buat Rancangan PKPU Pilkada 2020 di Tengah Pandemik, Ini Fungsinya

Ilham mengatakan, banyak tahapan-tahapan Pilkada yang melakukan interaksi langsung kepada masyarakat. Salah satunya, verifikasi dukungan.

Menurut laki-laki yang lahir di Jakarta, 21 Mei 1976 itu, verifikasi dukungan tentunya sulit dilakukan dengan sistem daring sebab Indonesia masih memiliki wilayah-wilayah pelosok.

"Apakah bisa semua (pendukung) dikumpulkan seperti ini misalnya saja dengan menggunakan media daring, saya kok agak ragu," ujar Ilham.

Ilham menjelaskan bahwa lembaganya sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan ahli epidemiologi terkait pelaksanaan Pilkada di saat pandemik COVID-19. Misalnya saja, KPU telah melalukan komunikasi dengan FKM UI dan ahli-ahli lain terkait hal tersebut.

"Dengan Mbak Titi (Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini) ahli Pemilu sudah kita sampaikan lah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa KPU telah melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan untuk Pilkada 2020. Rancangan PKPU untuk tahapan dan jadwal Pilkada juga telah disiapkan.

"Prinsipnya gini deh, KPU mau menyelenggarakan (Pilkada) di Desember sudah siap tapi kemudian tadi, kami menggunakan standar COVID-19 yang ketat," ujarnya.

Ilham mengatakan, demi menunjang pelaksanaan Pilkada 2020 saat pandemik COVID-19, anggaran protokol kesehatan tentunya harus disiapkan. Contohnya, anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan masker untuk petugas TPS.

"Masker bagi pemilih yang tidak menggunakan masker pada saat datang misalnya saja dan sebagainya," ujar Ilham.