KPU Optimistis Bisa Tangkal Hoaks dalam Pemilu 2024

12 Apr 2022, 21:25 WIB

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari terpilih menjadi Ketua KPU periode 2022-2027. (IDN Times/Melani Putri)

Jakarta, IDN Times - Ketua KPU Hasyim Asy’ari optimistis pihaknya bisa menangkal hoaks atau berita tidak benar yang mungkin bakal beredar dalam Pemilu 2024.

Hasyim mengatakan akan menyiapkan strategi menangkal hoaks yang beredar saat masa Pemilu atau Pilkada 2024. Beberapa metode yang bakal ia gunakan seperti memberikan klarifikasi secara cepat, dan memberikan data dan fakta yang akurat.

“Kami akan menyiapkan strategi dengan pilihan-pilihan metode untuk mencairkan itu, atau mengklarifikasi. Saya kira dengan metode saintifik akan sangat membantu,” kata Hasyim di Kantor KPU, Selasa (12/4/2022).

1. Bakal libatkan berbagai lembaga untuk tangkal hoaks

Logo KPU (journal.kpu.go.id)

Hasyim mengatakan bakal melibatkan berbagai lembaga untuk membantu menangkal hoaks yang beredar di media sosial. Pihaknya juga bakal merangkul berbagai macam institusi untuk menganalisis media dan menyaring berita tidak benar yang beredar di media sosial.

“Kita akan juga bekerjasama dengan berbagai macam lembaga nanti, dan juga teman-teman yang bergerak di bidang itu mengamati medsos, mengamati media, dan analisis konten,” ujar Hasyim.

2. Jokowi minta masyarakat tak termakan berita hoaks

Xxx

Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebelumnya menyinggung isu politik identitas dalam Pemilu 2024. Jokowi menekankan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik kepada masyarakat, jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas,” ucap dia usai melantik Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih.

3. KPU mulai persiapan pendaftaran partai politik

Ilustrasi bendera partai politik. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

KPU disebut sudah menyiapkan pendaftaran partai politik peserta Pemilu sejak April ini. Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 baru akan dibuka pada 1 Agutus 2022 mendatang.

Hasyim mengatakan saat ini pihaknya masih berpegang pada data Kemenkumham yang menyebut ada 75 partai politik berbadan hukum yang bisa mengikuti Pemilu 2024. Kendati demikian, KPU tetap akan melakukan verifikasi partai politik berbadan hukum dan meminta data terbaru dari Kemenkumham dalam waktu dekat.