Kronologi Pengesahan UU IKN yang Dikebut Kurang dari Setahun

Jokowi mulai menggaungkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain memasuki periode kedua kepemimpinannya. Bahkan, pada 8 Mei 2019 lalu, Jokowi berkunjung ke Bukit Soeharto, salah satu daerah calon pengganti ibu kota baru. Lokasinya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Padahal, ketika itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. KPU mengumumkan Jokowi-Ma'ruf menang pemilu pada 21 Mei 2019. 

Di awal Mei 2019 lalu, Jokowi sempat menyebut alasan hendak memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta karena ingin mewujudkan visi Bung Karno. Sejak dulu, Bung Karno ingin memisahkan ibu kota dengan kota pemerintahan. 

"Kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa. Ya, ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," ungkap Jokowi ketika itu seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. 

Ia mengakui sebelum memutuskan lokasi baru ibu kota, pihaknya sudah mempelajari beberapa opsi tempat selama 1,5 tahun terakhir. Ketika itu, ia menyebut ada tiga lokasi alternatif ibu kota dari Jakarta.

Setelah lama ditunggu, akhirnya Jokowi secara resmi mengumumkan bakal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang baru. Pengumuman itu disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu di pidato tahunan di gedung parlemen pada 16 Agustus 2019. Ketika itu, Jokowi meminta restu kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR untuk memindahkan lokasi ibu kota. 

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi di Gedung Nusanatara I, Komplek Parlemen.

Sebelum Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang telah menyampaikan kesetujuan jika ibu kota dipindah ke Kalimantan. "Kami mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan," ujar OSO.

Sebelum dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, Jokowi mengumumkan kepada publik lokasi baru ibu kota di Pulau Kalimantan. Mantan Wali Kota Solo itu memilih Kabupaten Penajam Paser Utara. 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers saat itu. 

Menurut Jokowi, keputusan ini dibuat setelah pemerintah melakukan kajian intensif. "Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," tuturnya. 

Sebelumnya, dalam pemberian keterangan pers pada 16 Agustus 2019, Jokowi menjelaskan alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan. Salah satunya, Jakarta sudah terlalu berat menanggung beban menjadi ibu kota. 

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata dia. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur ditunda. "Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold dulu," ujar Suharso.

Namun, Bappenas tetap mendukung persiapan serta masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar. Pasalnya, fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan pandemik COVID-19 dan distribusi vaksin. Penundaan rencana ini sebenarnya telah berulang kali disiratkan oleh Presiden Jokowi.

Setelah kondisi pandemik membaik, ternyata upaya pemindahan ibu kota baru ke Kaltim tetap berjalan. Pemerintah pada hari ini resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Surpres RUU IKN disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menerima perwakilan pemerintah tersebut.

Suharso mengatakan RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal. RUU IKN ini di antaranya berisi tentang Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pembiayaannya.

Pemerintah berharap RUU IKN tersebut dapat segera diundangkan DPR RI. Salah satu isi dari Supres tersebut menyatakan pembangunan ibukota negara baru akan dilakukan secara bertahap.

DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Pansus RUU Ibu Kota Negara terdiri atas 56 anggota Dewan dari lintas komisi. "Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 Ayat 2 menyatakan jumlah anggota pansus ditetapkan rapat paripurna paling banyak 30 orang," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia berdalih jumlah anggota pansus yang melebihi ketentuan lantaran adanya kompleksitas substansi yang akan dibahas. Apalagi pembahasan lintas sektoral, katanya lagi, melibatkan anggota dari lintas komisi. Pansus RUU IKN terdiri 56 anggota dan 6 pimpinan. 

Adapun komposisi keanggotaan Pansus RUU Ibu Kota Negara berdasarkan pertimbangan dan pemerataan anggota yaitu Fraksi PDIP 12 orang, Golkar 8 orang, dan Gerindra 8 orang. Kemudian, fraksi NasDem 6 orang, PKB 6 orang, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, PAN 4 orang, serta PPP 2 orang.

Sejumlah anggota DPR juga melakukan konsultasi publik menyangkut pemindahan lokasi ibu kota. Tetapi, semua dikebut dalam waktu satu bulan. 

Mereka tercatat melakukan konsultasi publik ke tiga kampus, yakni Universitas Mulawarman, Samarinda pada 11 Januari 2022, Universitas Sumatera Utara, Medan pada 12 Januari 2022, dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar pada 12 Januari 2022. DPR melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke beberapa titik.

Sekitar 9 anggota parlemen dan perwakilan dari Bappenas melakukan studi banding ke Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022 lalu. Studi banding ini mendapat kritikan dari masyarakat karena dilakukan pada saat pandemik COVID-19 meningkat akibat varian Omicron.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan ke Kaltim, khususnya di daerah yang menjadi lokasi IKN pada 14-15 Januari 2022. Sejumlah anggota parlemen mengklaim juga sempat menerima aspirasi dan masukan dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat serta pemerintah daerah di sekitar lokasi IKN yang baru.

Setelah itu, Pansus IKN dan Bappenas melakukan kunjungan kerja ke BSD City dan Alam Sutera yang dinilai sebagai kota yang dibangun dengan konsep smart city, sustainable city dan green city. Beberapa lokasi yang ditinjau Pansus IKN ialah, The Lloyd Alam Sutera untuk melihat percontohan low-rise apartment, hingga meninjau panic button, sistem keamanan yang terhubung dengan command center untuk memberi respons cepat pada pelaporan masyarakat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Green Office Park 9 dan The Breeze untuk meninjau inovasi mall without wall dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang meminimalisasi penggunaan pendingin ruangan dan lampu.

Anggota pansus RUU IKN melakukan rapat marathon di DPR. Bahkan, rapat tersebut berlangsung sejak pagi hingga pukul 03:00 WIB keesokan harinya. Salah satu kesepakatan yang dicapai di rapat yakni ibu kota baru diberi nama Nusantara. 

Kepala Bappenas dan Kementerian PPN Suharso Monoarfa, mengakui di dalam surat presiden yang diserahkan ke DPR belum dicantumkan nama IKN. Ia menjelaskan, sengaja menahan nama Nusantara untuk IKN karena belum memperoleh persetujuan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Memang semula sudah ingin dimasukkan (nama Nusantara untuk IKN) pada waktu penulisan surpres itu. Tetapi, kemudian kami tahan. Makanya, nama ibu kota diisi dengan titik-titik," ungkap Suharso memberikan penjelasan di dalam rapat bersama Panja RUU IKN hari ini. 

Ia menambahkan, persetujuan baru diberikan oleh Jokowi pada Jumat, 14 Januari 2022. Poin kesepakatan lainnya yakni hampir semua fraksi di DPR sepakat RUU IKN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Hanya satu fraksi yang menolak RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera. 

Setelah melalui proses yang kilat akhirnya RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang. Juru bicara PKS melalui keterangan tertulisnya menyebut proses pemindahan dan pengesahan RUU IKN tergolong ugal-ugalan. Meski demikian rapat paripurna tetap berjalan tanpa ada drama. 

Poin-poin yang disepakati di dalam RUU yaitu IKN baru berbentuk otorita setingkat provinsi hingga pemimpin IKN baru ialah kepala otorita.