KSAL Minta Tiap Komando Daerah AL Bangun SPPG untuk Distribusikan MBG

Lebih lanjut, Ali mengatakan, SPPG merupakan unit pelaksana teknis yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi secara aman dan higienis untuk mendukung peningkatan status gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan mencegah stunting.

"Kehadiran SPPG itu diharapkan juga mampu menggerakan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja," kata perwira tinggi TNI AL itu.

Ia menyebut dengan peresmian SPPG Puspomal diharapkan bisa ikut menyukseskan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi. Ali ingin generasi muda Indonesia bisa sehat, kuat dan berdaya saing. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat MBG sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan menekan angka stunting secara nasional.

Sementara, keterlibatan militer dalam mengelola program prioritas Prabowo itu menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut ICW, kehadiran militer dalam program berbasis pelayanan publik seperti MBG merupakan bentuk penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Staf divisi riset dan advokasi lCW Eva Nurcahyani menyebut, keterlibatan militer dalam program ini bukan hanya melenceng dari prinsip profesionalisme TNI, tetapi juga berdampak negatif terhadap psikologis siswa penerima manfaat.

"Keterlibatan aparat militer di dalam implementasi MBG ini juga jadi catatan dari ICW karena sudah tentu ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya TNI itu sendiri. Kenapa akhirnya dia bisa ikut dalam mengimplementasikan program ini," ujar Eva ketika memberikan keterangan pada April 2025.

ICW memandang fenomena ini sebagai bagian dari tren lebih besar, yakni militerisasi ranah sipil. Eva menekankan bahwa ini menjadi alarm serius bagi demokrasi dan pelayanan publik.

"Dengan adanya keterlibatan aparat militer di wilayah, siswa-siswa merasa bahwa ada intimidasi dan keterpaksaan karena ada beberapa siswa yang menolak makanan ini. Kemudian ini jadi catatan terkait fenomena tren militarisasi di ranah-ranah sipil yang tentunya ini sangat bertentangan dengan profesionalisme dan pelayanan-pelayanan publik," tutur dia.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keinginan mengukur efektivitas program MBG terhadap penerima manfaat yang mengonsumsinya selama satu tahun. Salah satu cara yang ditempuh dengan mengukur perkembangan Intelligence Quotient (IQ).

"Kami ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak,” ujar Zulkifli ketika memberikan keterangan pada 29 Januari 2026 lalu di Jakarta.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sepakat dengan ide Zulkifli yang menyebut perlu adanya pengukuran terhadap penerima program MBG. Ia mengatakan pengukuran efektivitas itu akan dilakukan oleh lembaga independen.

Dadan kemudian menyontohkan di Jepang terdapat pengukuran perbedaan tinggi badan dari masyarakat kelahiran 1940-an hingga 2000-an. "Itu terjadi peningkatan yang signifikan akibat peningkatan kualitas gizi. Jadi, bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," ujar Dadan.

Terkait perkembangan kemampuan otak, Dadan mengatakan, pengukuran akan dilakukan melalui rangkaian tes IQ.