KSAL Sebut Perlu Sinergi untuk Jaga Wilayah Laut Indonesia
- Kepala Staf TNI AL menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, membahas urgensi keamanan laut.
- TNI AL membutuhkan sinergi dengan instansi lain dalam menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia karena kapal sudah tua dan bahan bakar dibatasi.
- Kekuatan TNI AL belum 100 persen, termasuk pembayaran tunggakan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT Pertamina.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Rapat yang dipimpin politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan itu membahas urgensi keamanan laut.
Dalam rapat itu, Ali mengakui kewenangan TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah laut sangat terbatas. TNI AL hanya bisa menjadi penyidik buat tindak pelanggaran pelayaran dan perikanan.
"Untuk tindak pelanggaran yang lain dilimpahkan kepada penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang berwenang. Jadi, kami memang berusaha untuk selalu bekerja sama," ujar Ali dalam RDP dengan Komisi I, Senin.
Di sisi lain, Ali mengakui masih ada ego sektoral di antara instansi lain yang mengawasi keamanan di laut, mulai dari Badan Keamanan Laut, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Tetapi, ego sektoral itu kami kikis pelan-pelan. Kami melaksanakan coffee morning di lanal dan lantamal dengan aparat maritim setempat," katanya.
Di dalam laporannya, Ali menyebut tindak pelanggaran terkait kepabeanan dan kehutanan cenderung menurun. Sementara, tindak pelanggaran terkait perikanan, migas, narkoba, keimigrasian dan pertambangan menunjukkan tren peningkatan.
1. TNI AL butuh sinergi dengan instansi lain ketika menjaga kedaulatan laut
Ali mengatakan TNI AL membutuhkan sinergi dengan instansi lain dalam menjaga wilayah kedaulatan laut Indonesia. Sebab, wilayah laut Indonesia sangat luas.
"Laut kita ini kan sangat luas, kapal-kapal milik TNI AL tidak mungkin bisa menjaga seluruh wilayah laut Indonesia. Apalagi kondisinya terbatas, ada yang sudah tua, kemudian bahan bakar juga dibatasi. Ini juga tentunya mengganggu operasional," kata Ali.
"Untuk itu memang perlu sinergi. Kalau kita bisa sinergi, maka permasalahan mengenai luas laut ini bisa ter-cover," imbuhnya.
Di forum itu, Ali juga menyebut kekuatan TNI AL belum 100 persen.
"Kekuatan TNI AL dari segi kesiapan rata-rata 60,93 persen, pesawat udara patroli maritim dengan kesiapan sekitar 23,71 persen, kendaraan tempur marinir 35,95 persen dan pangkalan yang tergabung dalam satu sistem senjata terpadu (SSAT)," tutur dia.
2. KSAL akui ada tunggakan triliunan bahan bakar
Ali secara blak-blakan mengakui adanya tunggakan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional TNI AL kepada PT Pertamina. Ali pun meminta adanya pemutihan tunggakan lantaran hal tersebut sudah mengganggu kegiatan operasional.
"Untuk bahan bakar memang ini kalau kami berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kami sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," ujar Ali.
"Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," tutur dia.
Ali berharap kebijakan bahan bakar dapat diatur Kementerian Pertahanan. Menurut dia, persoalan bahan bakar harus terpusat di Kemhan.
Ia juga mengatakan selama ini harga bahan bakar yang diberlakukan bagi TNI AL masih setara BBM untuk industri. Ali pun berharap harga BBM itu bisa dialihkan menjadi BBM bersubsidi.
3. KSAL dukung dibentuknya coast guard di Indonesia
Ali juga menyebut TNI AL mendukung terbentuknya coast guard di Indonesia. Hal ini untuk memastikan wilayah laut Indonesia semakin terjaga.
"Kami mendukung terbentuknya coast guard, sangat mendukung, karena di beberapa negara maju juga selalu ada navy dan selalu ada coast guard," kata Ali.
Ali mengatakan bentuk coast guard di berbagai negara beragam. Dia mencontohkan Australia yang memiliki sistem yang dinamakan maritime border coast protection yang melibatkan unsur angkatan laut.
Namun, kata dia, coast guard dapat dikomandani seorang perwira dari angkatan laut. Selain itu, diperkuat dengan unsur gabungan.
"Komandannya tetap angkatan laut, tapi dia dengan gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu. Itu efektif juga," tutur dia.
