KSP: Pemindahan IKN ke Kaltim Rangsang Pemerataan Ekonomi

Sementara, di kesempatan terpisah, ekonom senior Faisal Basri mengkritik sikap pemerintah yang tetap ngotot ingin memindahkan ibu kota ke Kaltim di tengah pandemik COVID-19. Dia mengaku bukannya tak setuju lokasi ibu kota perlu dipindah, tetapi waktunya ditunda lima hingga 10 tahun mendatang. 

Namun, Pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo, kata Faisal, seolah terburu-buru ingin ibu kota bisa dipindahkan sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 2024. Menurutnya, saat ini, pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran yang ada untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan usai dihajar saat pandemik COVID-19.

"Rasanya tidak elok memulai pembangunan ibu kota di tengah situasi darurat. Prioritasnya kan seharusnya menyelamatkan rakyat dulu, menyelamatkan anak-anak kita yang mundur kemampuan belajarnya, hingga menyelamatkan pengangguran yang terdampak akibat COVID-19," ungkap Faisal ketika berbicara di forum Indonesia's Lawyer Club yang dikutip dari YouTube.

Dia mengungkapkan, Jokowi pernah sesumbar pemindahan IKN ke Kabupaten PPU tidak akan menggunakan dana dari APBN. Rupanya, hal itu lantaran dipicu bisikan dari orang dekat Presiden, ada calon investor asing yang bakal membenamkan duitnya dalam nominal sangat besar yakni 100 miliar dolar Amerika Serikat.

"Saya dengar cerita ini dari seorang Wakil Menteri. Calon investor asing itu ingin berinvestasi senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek IKN. Tapi, ada syaratnya, pemerintah harus mampu menghadirkan lima juta penduduk di IKN dalam 10 tahun," katanya tanpa menyebut siapa Wakil Menteri yang dimaksud.

Ketika mengajukan investasi itu, calon investor, tutur Faisal, sudah berhitung, mereka akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari kehadiran lima juta penduduk.

"Mereka kan akan menghitung berapa banyak proyek perumahan yang bisa dibangun, lalu proyek perkantoran berapa, listrik, kendaraan umum hingga jalan. Sudah pasti mereka untung," ujarnya.

Maka, kata Faisal, pemerintah kini sedang kebingungan mencari sumber pendanaan untuk membangun IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut, pada tahap awal akan digunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp178 triliun. IKN tak bisa dimasukan ke dalam slot baru APBN, lantaran anggaran untuk 2022 sudah diketok di DPR.

"Dana PEN itu kan semula diperuntukkan bagi rakyat dan pemulihan UMKM. Jadi, rakyat secara langsung dikorbankan demi pembangunan fisik yang sebenarnya bisa ditunda," kata dia. 

Dia menambahkan, kemungkinan pandemik berlangsung lebih panjang dibandingkan perkiraan semula. Sehingga, ke depan butuh dana lebih besar. 

"Tapi, dananya malah mau digunakan untuk bangun ibu kota baru. Omong kosong lah kalau peningkatan ekonomi ini bisa didapat dari pembangunan ibu kota baru. Tidak ada teorinya itu," tegas Faisal.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, akhirnya mengakui proses pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang tergolong kilat. Pansus sudah mewanti-wanti agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim jangan sampai membebani APBN.

Maka, skema lain yang memungkinkan yakni harus mencari sumber pendanaan lain. Salah satunya investasi asing.

Hal itu terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke tiga negara yakni Italia, Inggris, dan Uni Emirat Arab, pada periode akhir Oktober 2021 hingga awal November 2021.

"Kami sempat memperoleh informasi ketika itu sudah ada komunikasi awal terkait skema alternatif pembiayaan di luar APBN itu (pemindahan ibu kota negara). Kemungkinan akan ada kerja sama dengan pihak swasta, lalu mengundang investor asing hingga penerimaan dari lembaga internasional," ujar Doli.

Dalam forum itu, Doli mengklaim, sejumlah calon investor asing yang ditemui Jokowi tertarik untuk membenamkan duitnya di IKN Nusantara.

"Tetapi, yang sering banyak menjadi pertanyaan adalah kepastian hukum. Oke, kalau Indonesia mau melakukan pembangunan, apa landasan hukumnya," kata Doli

Maka dari itu, pemerintah langsung ngebut memastikan landasan hukum sudah tersedia. Sehingga, bisa memberikan kepercayaan bagi calon investor proyek pembangunan ibu kota tidak terhenti di tengah jalan karena terjadi pergantian presiden di Indonesia.

Pernyataan Faisal terkait pemerintah bakal mengambil dana PEN 2022 untuk pembangunan IKN, bukan isapan jempol belaka. Hal itu pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika mengadakan rapat dengan Komisi XI DPR pada 19 Januari 2022 lalu.

Dia menjelaskan, tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. Sri ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa dieksekusi pada 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini," ujar Sri di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Angka Rp178 triliun merujuk kepada pos anggaran program penguatan ekonomi yang menjadi bagian dari PEN. Selain itu, terdapat pula program penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, dengan total pagu anggaran PEN 2022 senilai Rp455,62 triliun.

Sri menilai pembangunan IKN merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran PEN. Bahkan, dia menyebut, pemanfaatan untuk pembangunan IKN memungkinkan karena belum terdapat perincian apapun dari alokasi dana program penguatan ekonomi PEN 2022.