KSP Terima 13 Perwakilan Buruh Usai DPR Sahkan UU Ketenagakerjaan

Listyo berharap, regulasi baru tersebut dapat memberikan dampak terhadap produktivitas pekerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh dinilai dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas.

"Dengan adanya upah dan perlindungan buruh yang lebih baik, tentunya ini akan meningkatkan produktivitas, kerja keras dari teman-teman buruh," kata dia.

Listyo kemudian menyinggung persoalan upah dalam kaitannya dengan daya saing nasional. Dia mengatakan, peningkatan produktivitas pekerja dapat memperkuat posisi Indonesia ketika berhadapan dengan persaingan ekonomi antarnegara.

Menurut dia, ketentuan baru tersebut juga diharapkan mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Target tersebut berkaitan dengan penguatan sejumlah sektor, termasuk hilirisasi dan industrialisasi.

“Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik. Dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan buruh turut memaparkan hasil studi banding serta sejumlah rekomendasi untuk mendorong perbaikan sektor ketenagakerjaan dan industri nasional. Para pimpinan serikat pekerja juga menyatakan kesediaan untuk ikut menjaga daya saing industri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Saya kira kita sepakat teman-teman dari serikat buruh akan mendukung, sehingga kita betul-betul bisa menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menerima investasi dari negara mana pun dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Listyo.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut. Koalisi tersebut, menurut Andi Gani, merepresentasikan sekitar 90 persen kekuatan buruh di Indonesia.

Andi Gani menjelaskan, kedatangan mereka ke KSP berkaitan dengan penilaian terhadap komitmen Listyo Sigit dalam membuka ruang demokrasi serta mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia juga menyebut peran pimpinan DPR dalam proses pembentukan regulasi tersebut.

Dari sisi parlemen, Andi Gani menyebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran, sedangkan dari sisi ruang demokrasi ia menyoroti peran Listyo Sigit.

“Perpaduan ini merupakan kombinasi yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.

Andi Gani secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Listyo Sigit atas inisiatif pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Program tersebut kemudian tercantum dalam batang tubuh UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

“Karena itu hari ini kami mendatangi pertama kali Jenderal Sigit untuk langsung menyampaikan terima kasih, karena Desk Ketenagakerjaan Polri yang dibentuk, diinisiasi oleh Pak Sigit, masuk dalam batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan," ucap Andi Gani.

Lebih lanjut Andi Gani mengatakan, praktik outsourcing orang per orang tidak lagi diperbolehkan. Penggunaan tenaga outsourcing hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu, sementara pekerja tetap tercatat sebagai karyawan pada perusahaan penyedia jasa.

Andi Gani juga menyoroti sejumlah ketentuan lain dalam undang-undang tersebut, termasuk jaminan pesangon, perbaikan indeks perhitungan upah, serta larangan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang.

Andi Gani mengatakan, sekitar 90 persen rancangan yang sebelumnya disampaikan kelompok buruh kepada DPR dan pemerintah telah diakomodasi dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

"Ini kemajuan luar biasa, dan juga menjadi bukti konsistensi janji Presiden Prabowo Subianto pada saat May Day dibuktikan," imbuhnya.