Langkah KPU Cegah Kecurangan pada Pilpres 2019

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan urutan penghitungan suara pada Pemilu 2019. Nantinya, petugas akan menghitung lebih dulu perolehan suara pemilihan presiden.

Menurut Arief, urutan ini berkaitan dengan hal-hal teknis. Penghitungan suara dalam Pilpres dinilai lebih mudah karena hanya menyangkut dua pasang calon presiden dan wakil presiden saja. Berbeda dengan penghitungan suara untuk DPR yang lebih rumit.

Selain itu, kata Arief, selama ini isu Pilpres juga menyita begitu banyak perhatian publik. Perolehan suara Pilpres dihitung lebih dulu untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Seiring waktu, KPU terus melakukan banyak perbaikan untuk menyelenggarakan Pemilu yang efisien. Salah satunya dengan memperbaiki Sistem Informasi Pungut Hitung (SITUNG) untuk pemungutan suara April mendatang.

Arief mengaku, KPU tengah melakukan penyempurnaan software untuk mendukung SITUNG. Menurut dia, segalanya sedang dipersiapkan sematang mungkin untuk meningkatkan akurasi data dan integritas yang jauh lebih baik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, SITUNG ini diharapkan bisa mendorong transparansi proses pemungutan suara hingga keluarnya hasil Pemilu nanti.

"Kami sedang siapkan. KPU sudah punya basis dasar dari aplikasi Pemilu lalu, terus kapasitas servernya juga ditingkatkan. Sementara, untuk sistem keamanannya, KPU juga sudah rencanakan segala sesuatunya dengan matang," ujar pria asal Surabaya tersebut.

Arief juga menerapkan pola perekrutan petugas Pemilu secara ketat. Misalnya, KPU tidak akan memperbolehkan orang yang sudah dua periode Pemilu menjadi petugas TPS di satu tempat, kembali menjadi petugas di tempat yang sama.

Menurut Arief, larangan itu dilakukan untuk memutus mata rantai kecurangan. Di sisi lain, KPU juga merekrut petugas baru secara ketat dan akan dipublikasikan.

“Kalau mereka sudah diingatkan tetapi tidak menyadari, dan masih terus melakukan kecurangan, maka kami sendiri yang melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) agar orang-orang itu diberhentikan,” kata Arief.

Ia menambahkan, pergantian petugas tersebut tidak akan menghambat penghitungan suara di Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, KPU sudah melakukan pelatihan terhadap para petugas baru agar dapat bekerja sesuai tugasnya dan tidak berlaku curang.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengajak masyarakat berperan aktif memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

“Jangan sampai kita abai karena cadangan surat suara hanya dibuat sebanyak dua persen,” kata Titi.

Dia menuturkan, Pemilu 2019 perlu diberi perhatian khusus karena merupakan pemilu pertama yang dijalankan di Indonesia secara serentak. Proses-proses tersebut, tutur Titi, rentan menimbulkan kesalahan. Tenaga petugas Pemilu akan terkuras seiring lamanya penghitungan. Perpindahan kertas suara juga rentan menimbulkan manipulasi. Karena itu, peran masyarakat penting untuk memastikan penghitungan suara berjalan lancar.

Masyarakat juga harus dibekali pengetahuan tentang aturan main dalam Pemilu, karena orang yang curang biasanya yang tahu aturan.