LaporCovid: 75,6 Persen Tenaga Kesehatan Belum Terima Insentif

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, penurunan insentif untuk tenaga kesehatan atau nakes di tengah lonjakan kasus COVID-19 sekarang ini tidak tepat.

Dia menerangkan saat ini beban tenaga medis tinggi karena tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) meningkat.

"Ini kebijakan yang kurang tepat. Apalagi saat ini para tenaga medis membutuhkan support dari semua pihak, untuk meningkatkan ketahanan mental, supaya tetap kuat bertahan secara fisik dan mental dalam berjuang memberikan pelayanan dan penanganan pada pasien COVID-19," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (4/1/2021).

Adib juga menggarisbawahi selain masalah insentif, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan keselamatan pada tenaga medis.
 
"Upaya perlindungan dan keselamatan kepada para tenaga medis dan nakes harus diusahakan secara maksimal," ujar dia.

Sebelumnya, pemberitaan mengenai Kementerian Keuangan memangkas besaran insentif tersebut sampai 50 persen menjadi sorotan. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021, pemerintah menyatakan akan memotong besaran insentif tenaga kesehatan, yang berlaku per Januari 2021 hingga Desember 2021.

Namun, pada Kamis sore, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani buka suara. Dia menegaskan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan masih akan tetap dilanjutkan di 2021. Selain itu, tidak ada pemotongan insentif yang dilakukan untuk para tenaga kesehatan.

"Jadi kami tegaskan bahwa di 2021 ini, yang baru berjalan 2 bulan bahwa insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020," kata Askolan dalam konferensi pers virtual, Kamis (4/2/2021).

Untuk saat ini, lanjut Askolani, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kesehatan masih melakukan konsolidasi dan kajian terkait dengan penganggaran insentif tenaga kesehatan. Oleh karena itu, belum ada pemotongan insentif untuk para pahlawan kesehatan tersebut.

"Kebijakan (pemangkasan) itu belum ditetapkan. Kami tegaskan di awal, bahwa di awal tahun kita jaga (besaran insentif) tetap sama seperti 2020," ucap dia.

Tak hanya Kemenkeu, Satgas Penanganan COVID-19 juga angkat bicara terkait pemangkasan insentif tenaga kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan pengurangan insentif bagi tenaga kesehatan saat ini belum final karena masih tahap pembahasan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

"Pada prinsipnya pemerintah memahami aspirasi dari para tenaga kesehatan yang telah berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi pasien COVID-19, keputusan yang nantinya akan diambil tentunya adalah yang terbaik dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga kesehatan dan juga anggaran yang tersedia," ujar Wiku dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Wiku mengatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan  dana insentif bagi tenaga kesehatan disalurkan dengan baik dan tepat waktu.

"Kami meminta kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk segera memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga dana insentif ini dapat diterima oleh tenaga kesehatan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes akan mengupayakan agar insentif tenaga kesehatan tidak berkurang meskipun ada pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan.

"Akan ada diskusi lagi dengan Menteri Keuangan. Aspirasi itu ditangkap Kementerian Keuangan dan akan didiskusikan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR dikutip dari ANTARA, Rabu (3/2/2021).

Saat ini Kemenkes, kata Budi, tengah mendiskusikan kemungkinan realokasi anggaran di luar Kementerian Kesehatan untuk insentif tenaga kesehatan dengan Kementerian Keuangan.