Jakarta, IDN Times - Kementerian Kominfo (Kominfo) menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis, 20 Juni 202, sehingga berdampak pada sejumlah layanan publik.
"Salah satu layanan yang terganggu adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Layanan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM/Kemenkumham)," ucap Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).
Semuel menjelaskan, Kominfo terus melakukan upaya-upaya pemulihan secepatnya, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan publik ataupun pengguna layanan.
Upaya-upaya tersebut dilakukan secara intensif bersama dengan Badan Siber Sandi Nasional (BSSN), Kepolisian RI (Polri), dan kementerian/lembaga terkait.
"Setiap perkembangan pemulihan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 akan diinformasikan secara berkala," jelas Semuel.
Adapun langkah-langkah pemulihan terus dilakukan Kominfo dengan perkembangan sebagai berikut:
1. Sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi.
2. Sebagian layanan imigrasi melalui Autogate di Bandara Soekarno Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan Autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya.
3. Agar proses keimigrasian dapat terus berjalan, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan.
Salah satu layanan publik yang terganggu adalah kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, hingga tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan mengalami kendala karena gangguan pada pusat data nasional (PDN).
Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, mengatakan pihaknya tetap melakukan pelayanan meski ada kendala.
"Meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin, agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitu pun pada saat kedatangan. Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya," ujar Silmy Karim dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).