LBH Ansor Dorong Polisi Gunakan Pasal Percobaan Pembunuhan pada Mario

01 Mar 2023, 14:46 WIB

Sosok MDS pelaku pengeroyokan anak pengurus GP Ansor (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor yang menjadi kuasa hukum keluarga David mendorong kepolisian untuk mendalami fakta secara utuh dan mengkaji penerapan pasal percobaan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang.

"LBH Ansor mendorong Kapolres Jakarta Selatan menginstruksikan jajaran penyidiknya untuk kembali mendalami secara utuh jalinan fakta-fakta dengan dukungan barang bukti dan keterangan saksi-saksi," tegas Ketua LBH Ansor Habib Abdul Qodir dilansir dari laman NU Online, Rabu (1/3/2023).

1. Polisi kaji penentuan status hukum pihak-pihak yang terlibat

Logo LBH Ansor. Dok. LBH Ansor

Menurutnya, kepolisian perlu untuk mengkaji ulang penentuan status hukum pihak-pihak yang terlibat dan penerapan pasal-pasal yang disangkakan.

"Dalam hal ini, penyidik patut mengkaji penerapan pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur perencanaan kekerasan dan unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain," tutur Habib.

2. Penanganan perkara penganiayaan David ini diharapkan presisi

Foto korban David(17) yang terbaring koma usai penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo/MDS(20)/https://twitter.com

Meski begitu, LBH Ansor tetap memahami proses penyelesaian perkara 'anak yang berhadapan dengan hukum' harus ditempuh sesuai prosedur atau hukum acara tersendiri. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"LBH Ansor masih menaruh harapan pada kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan untuk menangani perkara penganiayaan David ini secara presisi," harapnya.

3. Jaminan perlindungan khusus tidak serta merta menjadikan anak kebal hukum

Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

LBH Ansor berpandangan, meskipun mendapatkan jaminan perlindungan khusus berdasarkan hukum dan perundang-undangan, tetapi hal itu tidak serta merta menjadikan anak kebal hukum.

"Pengabaian atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum, utamanya perbuatan pidana, justru berpotensi membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anak sebagai alat atau sarana kejahatan," tegasnya.

4. Bukti bisa meningkatkan status hukum dari anak Saksi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum

MDS bersama kekasihnya, AG. (twitter.com/Trending_Issue)

LBH Ansor menilai kebijakan hukum pidana di Indonesia memungkinkan adanya koreksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

"Karena itu, dengan dukungan bukti yang semestinya sudah lebih dari cukup, penyidik tidak perlu ragu lagi untuk meningkatkan status hukum dari Anak Saksi menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," tegas Habib .