Lebih dari 18 ribu Orang Tandatangani Petisi, Desak Menkominfo Mundur

01 Jul 2024, 20:18 WIB

Santi Dewi

Menkominfo RI Budi Arie usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Petisi mendesak mundurnya Menkominfo Budi Arie Setiadi sudah ditandatangani oleh 18.558 orang.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan gelar rapat koordinasi terkait serangan siber ke PDNS.
Serangan ke PDNS menyebabkan lumpuhnya layanan publik dan rentannya data warga bocor.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Memasuki hari keenam, petisi yang mendesak agar Budi Arie Setiadi mundur dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) semakin banyak ditandatangani publik. Petisi yang dibuat laman change.org itu, kini sudah diteken oleh 18.558 orang. Targetnya pun diperbarui menjadi 25 ribu tanda tangan.

Ketika dimintai komentar soal hal itu, Menkominfo ogah berkomentar.

"Yuk, itu tanyakan saja ke Pak Menko Hadi," ujar Budi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Pada siang tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menkominfo, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian hingga pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Dari rapat tersebut, Hadi mengaku sudah mendapat laporan tentang hasil audit forensik. Salah satu indikasi penyebab ransomware bisa masuk ke sistem di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya karena adanya keteledoran soal penggunaan password.

1. SAFEnet buat petisi karena Menkominfo gagal lindungi data publik

Penambahan jumlah yang menandatangani petisi Menkominfo agar mundur. (Tangkapan layar change.org)

Sementara, organisasi SAFEnet yang membuat petisi di laman change.org sudah menggagas petisi sejak 26 Juni 2024 lalu.

Dalam isi petisi tersebut, Budi dianggap sudah gagal melindungi data pribadi masyarakat. Padahal, itu merupakan salah satu tugas utamanya sebagai Menkominfo.

Terbaru, ketika terjadi serangan siber ke PDNS, Budi Arie tidak terbuka ke publik. Padahal, ketika itu, serangan siber sudah berlangsung selama tiga hari.

"Serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi yang terbuka sehingga publik bisa mengetahui dengan segera," demikian isi petisi tersebut.

Apalagi dampak dari serangan ke PDNS itu menyebabkan lumpuhnya layanan publik. Data warga pun malah rentan bocor ketika dipercayakan kepada pemerintah.

Dalam catatan SAFEnet, serangan ke PDNS bukan serangan siber pertama. Selama dua tahun terakhir berturut-turut telah terjadi 113 kali kebocoran data pribadi.

Sebanyak 36 kali pada 2022 lalu. Lalu, 77 kali kebocoran data pribadi di tahun 2023.

2. Analis nilai tidak ada manfaatnya mencopot Budi Arie di penghujung kepemimpinan Jokowi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara, Analis Politik dari Universitas Padjajaran, Kunto A. Wibowo, menilai tidak ada manfaatnya mencopot Budi Arie empat bulan sebelum Joko "Jokowi" Widodo lengser dari kursi presiden. Sebab, Budi Arie diproyeksi tidak akan bisa berbuat banyak dalam sisa waktu kepemimpinan Jokowi yang singkat itu.

"Jadi memang tidak strategis mencopot Budi Arie sekarang. Kedua, dugaan saya permasalahan ini bakal diwariskan ke pemerintahan yang baru. Konsekuensi dari konsep keberlanjutan juga melanjutkan masalah," ujar Kunto ketika dihubungi IDN Times.

Ia pun sempat berseloroh, kebijakan memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab pejabat publik bukan budaya di Tanah Air.

"Mundur itu kan Asian Value yang ada di Jepang aja," katanya sambil tertawa.

Di sisi lain, Kunto menyarankan agar di pemerintahan mendatang tidak lagi menempatkan orang yang tak berkompeten sebagai Menkominfo.

"Mungkin bisa untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik dan pasar," ujarnya.

3. Relawan Projo pasang badan untuk Budi Arie

Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani)

Sekretaris Jenderal organisasi relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, mengatakan, desakan agar Budi mundur dari kursi Menkominfo merupakan bagian dari residu Pilpres 2024. Desakan mundur disebut datang dari pihak yang kemarin kalah di pilpres.

"Dari tim monitoring yang dilakukan oleh tim, itu (desakan) datang dari tokoh-tokoh yang kami identifikasi adalah mereka yang secara politik kemarin berseberangan dalam konteks Pilpres 2024," ujar Handoko ketika memberikan keterangan pers di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, 28 Juni 2024 lalu.

Handoko mengatakan, pemenang Pilpres 2024 belum dilantik. Masih tersisa tiga bulan lagi hingga momen pelantikan pada Oktober mendatang.

"Artinya, tentu upaya politik yang terkait dengan proses tersebut sangat mungkin dilakukan," katanya.

Apalagi, kata Handoko, saat ini pemerintah tengah memerangi praktik judi online. Dengan begitu, kata dia, sangat terbuka peluang serangan siber ransomware merupakan serangan balik terhadap pemerintahan Jokowi. Posisi Budi Arie sendiri, disebutnya berada di garis terdepan ketika menyangkut isu Pilpres 2024.