Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-09-10 at 13.26.19.jpeg
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

  • Pejabat publik harus menenangkan

  • Pejabat publik harus sensitif dan peka

  • Purbaya nilai tuntutan 17+8 disampaikan sebagian rakyat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengktitik Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan pernyataan kontraversial sehari setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Jawaban Purbaya terkait tuntutan rakyat 17+8 menuai gelombang kritik dari masyarakat luas. Purbaya menyebut tuntutan itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi.

Herman meminta agar pejabat negara termasuk Menkeu Purbaya fokus terhadap hal-hal pokok yang lebih substantif saat berbicara di hadapan publik.

"Saya kira berbicara yang esensi saja lah. Pejabat publik bicara yang esensi, yang subtantif," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

1. Pejabat publik harus menenangkan

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. (IDN Times/Amir Faisol)

Ia meminta agar semua pejabat publik di pemerintah bisa memberikan pernyataan yang menenangkan di tengah situasi nasional yang masih sensitif. Apa yang diucaokan harus sama dengan tindakan.

"Bisa betul-betul apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi target yang telah diucapkannya juga itulah hasil yang dihasilkannya," kata dia.

2. Pejabat publik harus sensitif dan peka

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut dia, semua pejabat publik harus lebih sensitif dan peka terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Sebagai kader Partai Demokrat, ia pun telah diwanti-wanti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) supaya menjaga lisan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Supaya betul-betul siapapun, pejabat, wakil rakyat, apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat," kata Sekjen Partai Demokrat itu.

3. Purbaya nilai tuntutan 17+8 disampaikan sebagian rakyat

Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok. Humas LPS)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai tuntutan publik yang saat ini banyak dibicarakan, yaitu 17+8 Tuntutan Rakyat. Purbaya mengaku belum mempelajari tuntutan tersebut.

Namun, dia menilai tuntutan itu merupakan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Pernyataan itu sontak langsung viral di media sosial dan berujung permintaan maaf.

“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin ada yang merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (8/9/2025).

Menurut dia, jika perekonomian dapat tumbuh optimal, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga pandangan negatif terhadap pemerintah pun berkurang.

Oleh karena itu, setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya berkomitmen bekerja keras mendongkrak perekonomian agar bisa tumbuh lebih cepat. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Jika target itu tercapai, diyakini akan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” kata Purbaya.

Editorial Team