Letjen Djaka Tak Boleh Rangkap Jadi Dirjen, Harus Pensiun dari TNI

22 Mei 2025, 17:34 WIB

Djaka Budi Utama (kanan) ketika masih berpangkat Mayjen ketika menerima cenderamata dari Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat pelantikan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan. (www.instagram.com/@91agussubiyanto)

Intinya sih...

Kementerian Keuangan tidak termasuk dalam 14 instansi sipil yang diisi oleh TNI aktif sesuai dengan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025
Letjen Djaka Budi Utama harus pensiun dari dinas militer karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai di Kementerian Keuangan
Penunjukkan Letjen Djaka dipercayakan kepada Prabowo karena kedekatan keduanya sejak bertugas di Kopassus dan misi pembenahan bea cukai untuk melawan mafia keuangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengatakan, Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama harus pensiun dini dari instansi militer usai dilantik menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai di Kementerian Keuangan.

Sebab, Kementerian Keuangan tidak termasuk ke dalam 14 instansi sipil di dalam Undang-Undang baru TNI yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Bila itu tidak dilakukan oleh Letjen Djaka, maka ia akan dianggap menyalahi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI.

"Sesuai dengan UU TNI Pasal 47, militer aktif yang bisa menduduki jabatan sipil hanya di 14 kementerian atau lembaga. Kementerian Keuangan tidak termasuk di dalam K/L tersebut. Sehingga Letjen Djaka harus pensiun dari dinas militer," ujar Selamat kepada IDN Times melalui pesan pendek, Kamis (22/5/2025).

Saat ini Letjen TNI Djaka diketahui masih menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, menurut Selamat, saat ini pemberhentian Letjen Djaka dari dinas militer sedang dalam proses. Sebab, pemberhentiannya membutuhkan tanda tangan dari sejumlah pejabat tinggi.

"Proses seorang jenderal pensiun itu mesti ditandatangani pula oleh Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Karena dia juga berdinas di BIN, maka harus ada persetujuan pula dari Kepala BIN," katanya.

Konfirmasi Letjen Djaka bakal masuk ke Kementerian Keuangan dan menempati posisi eselon I disampaikan oleh mantan Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Bimo Wijayanto. Ia dan Letjen Djaka pada Selasa kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Bimo membenarkan ia diberi amanah untuk membenahi urusan perpajakan, sedangkan Letjen Djaka akan mengurus bea cukai.

Mengapa Prabowo mempercayakan pembenahan bea cukai kepada perwira tinggi TNI dan bukan ASN Kemenkeu?

1. Letjen Djaka memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak masih bertugas di Kopassus

Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) (Youtube.com/TVR Parlemen)

Lebih lanjut, kata Selamat, alasan Prabowo mempercayakan pembenahan bea cukai kepada Djaka tidak terlepas dari kedekatan keduanya sejak masih bertugas di Kopassus TNI Angkatan Darat (AD) dulu. Djaka merupakan anak buah Prabowo sejak menjadi perwira pertama di Kopassus.

"Ketika itu Prabowo sudah menjadi Danjen Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sedangkan, Djaka masih berpangkat kapten dan merupakan bagian dari tim Mawar di Kopassus TNI AD," ujarnya.

Dalam pandangannya, hubungan sebagai patron dan klien yang sudah terbangun dari dulu menyebabkan Prabowo menaruh kepercayaan kepada Djaka. Di sisi lain, Djaka yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 lalu itu lama berkecimpung di dunia intelijen.

"Sejak lama dia memang orang kepercayaan Prabowo," tutur dia.

2. Prabowo diduga ingin membongkar mafia di Kemenkeu dengan menempatkan letjen Djaka

14 kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif sesuai di dalam UU baru TNI. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selamat juga menilai alasannya lebih memilih perwira tinggi TNI yang ditempatkan sebagai dirjen bea cukai lantaran sesuai dengan misinya yang ingin membongkar mafia di Kementerian Keuangan. Baik itu dari penerimaan pajak maupun nonpajak.

"Bea cukai adalah bagian yang disasar oleh Prabowo untuk penerimaan keuangan negara. Karena itu lah dia ingin melawan mafia keuangan," kata Selamat.

Ketika ditanya apakah penempatan tentara sebagai dirjen di Kemenkeu ini dapat dianggap Prabowo tak mempercayai kemampuan ASN untuk membenahi bea cukai, Selamat menepisnya. Letnan Djaka, kata Selamat, tentu tak memiliki keahlian di bidang pengelolaan bea cukai.

"Tetapi, yang dibutuhkan dari dirinya adalah manajerial dan kepemimpinan. Untuk apa? Untuk melawan mafia keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini tugas khusus yang hanya dipercayakan kepada orang pilihan Prabowo," tutur dia.

Ia menambahkan penunjukkan perwira tinggi TNI untuk bertugas di Kemenkeu bukan soal percaya atau tidak kepada ASN di sana. "Tapi, untuk tugas khusus ini membutuhkan terobosan khusus, semacam out of the box untuk shock therapy bagi pihak-pihak yang coba bermain api di Ditjen Bea dan Cukai," imbuhnya.

3. Prabowo rombak besar-besaran level eselon I Kementerian Keuangan

Calon Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto usai dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Selasa (20/5/2025) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Penunjukkan Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama merupakan bagian dari langkah Prabowo yang melakukan perombakan pada jabatan eselon I di Kementerian Keuangan. Perombakan itu dilakukan usai posisi Dirjen Anggaran kosong lantaran Isa Rachmatawarta ditangkap Kejaksaan Agung. Ia ditangkap lantaran menjadi tersangka korupsi dalam kasus Jiwasraya.

Bimo bakal mengisi posisi sebagai Dirjen Pajak dan menggantikan Suryo Utomo. Sedangkan, Letjen Djaka dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani. Bimo mengatakan Prabowo memiliki tekad untuk memperbaiki sistem perpajakan di Tanah Air.

"Beliau tegaskan komitmen Beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas dan lebih independen untuk mengamankan program pelaksanaan Beliau khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 20 Mei 2025 lalu.

"Saya diberi mandat nanti sesuai arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," imbuhnya.