CREA Nilai WFH Tak Mampu Jernihkan Udara Jakarta dari Polusi
ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) merilis analisis singkat soal kebijakan work from home (WFH) untuk atasi polusi udara di Jakarta. CREA menilai, kebijakan WFH tak mampu jernihkan udara Jakarta saat ini.
Analyst CREA, Katherine Hasan mengatakan akar permasalahan polusi udara di Jakarta tidak bisa direduksi hanya pada satu sumber saja, seperti perjalanan pulang-pergi. Dia mengatakan tidak ada penurunan polusi yang terukur selama WFH.
"Misalnya, tidak ada penurunan polusi yang terukur selama WFH. Polusi udara di Jakarta berasal dari berbagai sumber dan harus ditangani lintas provinsi, mulai dari dengan penegakan standar emisi untuk pembangkit listrik tenaga batubara, industri dan transportasi, dan pada akhirnya koordinasi antar provinsi dan nasional untuk mengatasi semua pencemar utama," ujar dia dalam keterangan tertulis, dilansir Selasa (29/8/2023).
1. Kemacetan turun 45 persen saat weekend tetapi polusi PM2.5 hanya turun empat persen
Kemacetan parah usai hujan yang mengguyur Jakarta (IDN Times/Rochmanudin)CREA membandingkan tingkat polusi udara pada tahun-tahun ketika mobilisasi warga menurun drastis akibat COVID-19. Analisis data menunjukkan tidak ada penurunan tingkat polusi udara yang terdeteksi selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) akibat COVID-19.
Bukti lain juga menunjukkan perjalanan pulang pergi dan menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil bukan penyebab utama polusi udara di Jakarta.
Pada Sabtu dan Minggu tingkat kemacetan turun rata-rata sebesar 45 persen, tetapi tingkat polusi PM2.5 hanya turun sebesar empat persen. Hasil ini mungkin bertentangan dengan dengan apa yang diharapkan secara logika, hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor.
Baca Juga: Luhut Pimpin Operasi Penanganan Polusi Udara Jakarta
2. Transportasi bukan satu-satunya sumber polusi udara di Jakarta
IDN Times/Hana Adi PerdanaCREA dalam analisisnya juga mengungkapkan, transportasi bukan satu-satunya sumber polusi udara di Jakarta. Selain itu, transportasi yang mencakup truk, bus, dan kendaraan lain tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan Work From Home (WFH) atau pola hari kerja ke akhir pekan.
Sebagian besar emisi sektor transportasi yang berdampak pada Jakarta berasal dari luar kota, emisi itu bergerak jauh karena kondisi meteorologi, dan tetap berada di udara dalam jangka waktu yang lama.
3. Imbas angin bertiup dari pembangkit listrik tenaga batubara
PLTU Suralaya. (Dok. PLTU Suralaya)Lead Analyst CREA Lauri Myllyvirta mengungkapkan identifikasi pihaknya menunjukkan selusin pembangkit listrik tenaga batubara di sekitar Jakarta, yang berlokasi di Banten dan Jawa Barat.
Episode polusi udara di Jakarta baru-baru ini menunjukkan tingkat polusi meningkat saat angin bertiup dari lokasi yang memiliki pembangkit listrik tenaga batubara.
"Hal ini menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara adalah bagian dari masalah dan membantu memvalidasi hasil pemodelan kami yang menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara adalah penyebab untuk sekitar 2.000 kematian akibat polusi udara setiap tahunnya
di Jakarta saja," kata dia.
Maka dari itu diperlukan rencana aksi regional untuk mengatasi semua sektor utama penyumbang emisi.
4. Pengurangan perjalanan dan mengemudi secara lokal tak selesaikan masalah
Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) terhadap data polusi udara Jakarta (dok. CREA)CREA menilai langkah-langkah terkait penanganan pandemik COVID-19 dan pengurangan volume lalu lintas lainnya tidak menghasilkan penurunan tingkat PM2.5 secara nyata.
Hal ini menunjukkan, pengurangan perjalanan dan mengemudi secara lokal tidak akan menyelesaikan masalah.
Selain itu, meremehkan kontribusi pembangkit listrik tenaga batubara terhadap polusi yang terjadi belakangan ini tidak akan membantu mengatasi masalah genting saat ini.
Daripada terlalu berfokus pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi, baik roda empat maupun roda dua di Jakarta, pemerintah harus mengatasi sumber utama polusi secara sistematis di tingkat daerah.
Baca Juga: Usir Polusi, Pemilik Gedung Diminta Pasang Penyemprot Air Rp50 Juta
Topik:
Berita Terkini Lainnya
