Dana Perbatasan Rp7,7 T, Tito: Biar Gak Tergantung Negara Tetangga
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tito Karnavian, mengatakan total akumulasi dana yang telah disetujui Presiden Jokowi "Jokowi" Widodo untuk pembangunan kawasan perbatasan pada 2023 menyentuh Rp7,7 triliun.
Dana ini digunakan untuk berbagai fokus pada pembangunan perbatasan negara, baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
"Rp7,7 triliun itu untuk membangun daerah perbatasan. Jadi agar ada keadilan bagi rakyat di perbatasan. Kedua, agar tumbuh menjadi sentra ekonomi baru," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
Dia mengatakan, banyak potensi-potensi perikanan hingga perkebunan yang ada di daerah perbatasan. Hal itu perlu dikelola agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain.
"Itu banyak sekali potensi. Sehingga kita tidak tergantung kepada (negara) sebelah. Kita yang membanjiri produk kita ke negara sebelah," katanya.
1. Hadapi krisis pangan akibat climate change
Penjaga perbatasan laut Badan Perbatasan Uni Eropa. (Twitter.com/Frontex)Sementara, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel
mengatakan, upaya pemerintah membangun daerah perbatasan juga harus disusul dengan pembangunan ekonomi seperti disektor pertanian, perkebunan, bahkan kelautan.
"Yang mana kita tidak hanya kegiatan dalam negeri tetapi bagaimana Kelautan ini bagian dari upaya menghadapi krisis pangan akibat climate change," katanya.
Dia berharap bisa mendorong kegiatan diperbatasan dengan anggaran yang juga digodok di DPR.
Baca Juga: Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan Perbatasan NKRI
2. Bahas soal hal apa yang akan ditingkatkan oleh pemerintah
Foto udara pos penyekatan perbatasan di Desa Tontulow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Kamis (6/5/2021). (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)Rapat ini, kata Tito membahas soal penggunaan anggaran Rp7,7 triliun hingga saat Juni 2023 ini. Selain itu, selama sisa tahun anggaran sampai dengan Desember, Apa yg mau ditingkatkan pemerintah dan daerah.
"Setelah itu sambil membuat konsep untuk tahun depan. Karena anggaran tahun depan sudah harus ada pagu indikatif, pagu definitifnya bulan Juli biasanya. Itu sudah diajukan berapa kebutuhannya kepada Bapenas maupun Kemenkeu untuk supaya nanti dimasukkan ke dalam APBN tahun depan membangun perbatasan," kata dia.
Dengan adanya koordinasi anggaran tentang apa yang sudah dikerjakan. Dia berharap akan ada upaya fungsi pengawasan dan perlindungan. Sehingga, uang yang terserap di kementerian serta lembaga betul-betul efisien efektif fokus untuk membangun perbatasan.
3. Perbatasan adala hal penting yang harus dijaga
Ilustrasi. Sejumlah warga memasuki pos penyekatan perbatasan di Kota Jin, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Kamis (6/5/2021). (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)Tito menegaskan, perbatasan merupakan hal penting yang harus dijaga dan dibangun. Terlebih, wiloayah ini harus sangat diperhatikan karena ada proses keluar masuk barang ilegal.
"Kita memiliki beberapa segmen titik yang perlu diselesai masih ada permasalahan mulai dari Sumatera Utara, dan beberapa yang sudah diselesaikan itu sebelum COVID, pas corona seluruhnya berhenti oleh karena itu kita kembali menyelesaikan titik-titik yang menjadi sengketa sesuai diplomasi politik," kata dia.
Baca Juga: BNPP: Indonesia Saat Ini Telah Memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara
Berita Terkini Lainnya
