Debat Cawapres Dihapus, Pakar: Itu Melanggar Undang-Undang
Pasangan Capres dan Cawapres 2024 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/M Risyal Hidayat/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Bivitri Susanti, menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan agar debat cawapres ditiadakan.
Bivitri mengatakan, jika itu terjadi dan disepakati, maka sudah ada pelanggaran hukum di dalamnya, yakni pelanggaran bagian penjelasan pasal 277 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Kalau itu sudah jadi kesepakatan sebenarnya itu melanggar undang-undang, gak boleh. Karena ada bagian penjelasan pasal 277 undang-undang pemilu yang mengatakan bahwa debat itu terdiri dari lima kali, nah duanya itu harus untuk cawapres," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023)
1. Bagian penjelasan undang-undang tak bisa dipisahkan
Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Bivitri Susanti dalam seminar publik "Perlindungan Perempuan dalam Pemilu; Suarakan, Mau Apa di 2024" di Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023) (IDN TImes/Lia Hutasoit)Bivitri mengatakan bahwa bagian penjelasan dalam undang-undang adalah satu bagian yang tidak bisa diabaikan dan harus tetap dijalankan.
"Kalau dibilang, ah itu kan cuma di penjelasan, menurut undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang," ujar dia.
Baca Juga: Format Debat Pilpres Berubah, Saat Debat Cawapres Didampingi Capres
2. Peraturan KPU menjustifikasi adanya kesempatan mengubah format debat
Editor’s picks
ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Dia juga menyoroti terkait bagaimana aturan yang ada terkesan licin untuk diubah. Isu soal debat juga diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye, di dalam pasal 50 ayat 2 dijelaskan bahwa debat capres dan cawapres formatnya bisa diubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Hal ini yang dianggap Bivitri terkesan "tricky".
"Tapi kemudian dibilang itu bisa diubah dengan berkoordinasi dengan DPR. Seakan-akan cari justifikasi bahwa kalau sudah disetujui DPR maka bisa berubah formatnya. Nah itu yang salah, karena kalau melanggar undang-undang tetep gak boleh, walaupun DPR bilang oh gak gak apa-apa karena kalau levelnya undang-undang harus diubah juga dengan undang-undang atau putusan pengadilan atau putusan mahkamah konstitusi dalam hal ini," kata dia.
3. KPU tak jalankan konteks pemilu jujur dan adil
Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani Hermalia Putri)Dia juga mengatakan bahwa ada dua pasangan calon capres dan cawapres yang sebenarnya tak setuju dengan wacana itu, dan artinya ada satu yang menurut dia menginginkan ditiadakannya debat cawapres.
"Nah ini sekali lagi menurut saya menunjukkan bahwa yang namanya keadilan dalam konteks pemilu jurdil itu lagi-lagi prinsipnya tidak dijalankan oleh KPU," kaya dia.
Namun KPU akhirnya menetapkan bahwa debat capres dan cawapres akan tetap diadakan lima kali. Namun saat debat mereka akan saling mendampingi.
Debat capres terdiri dari tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Pada debat Pilpres 2024, cawapres turut mendampingi capres saat debat. Begitu juga sebaliknya.
Baca Juga: BSSN Serahkan Laporan Investigasi Awal Dugaan Data KPU Bocor
Topik:
Berita Terkini Lainnya
