DPRD Diminta Libatkan KPK Guna Awasi Pemilihan Cawagub DKI
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta diminta untuk turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Analisis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Ia mengatakan dengan melibatkan pihak-pihak tersebut dapat mencegah tidak ada politik uang dalam proses pemilihan cawagub.
"Bagaimana kemudian ini berlangsung agar tidak ada money politic, saya termasuk mendorong agar KPK, PPTAK kemudian kemudian NGO (Non Goverment Organization) seperti ICW dilibatkan dalam memantau proses pemilihan," ujarnya dalam diskusi Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita Tentang Wagub Hari Ini" pada Sabtu (22/2), di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.
Namun, bisa kah KPK diandalkan untuk bisa mengawasi hajatan besar di DKI Jakarta itu?
1. Pengawasan dari KPK diharapkan dapat tingkatkan kepercayaan publik pada DPRD
Diskusi Polemik "Nanti Kita Cerita Tentang Wagub Hari Ini" (IDN Times/Lia Hutasoit)Ubedillah berharap agar pantauan KPK, PPATK hingga ICW dalam pemilihan wagub DKI itu bisa membuat pemilihan berjalan lancar dan terhindar dari politik uang. Hal itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada DPRD.
"Ini dijadikan peluang untuk DPRD untuk membangun kepercayaan publik (terhadap) DPRD. Caranya libatkan, undang aja resmi," kata dia.
Baca Juga: Politikus Gerindra: DPRD Akan Pilih Wagub DKI Sebelum 8 Maret
2. Libatkan masyarakat untuk bisa ikut memberikan aspirasinya
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PUbedillah mengatakan dengan melibatkan KPK, PPATK dan LSM, DPRD bisa diuntungkan secara politik, karena publik mulai kembali menaruh kepercayaan kepada institusi itu. Ia juga berharap agar DPRD bisa turut melibatkan publik untuk memantau proses pemilihan wagub DKI. Caranya, bisa dengan menggelar uji publik selain tes kepatutan dan kelayakan.
"Uji publik seperti apa, beda sama fit and proper test sebetulnya. Dalam tata tertib yang baru itu sudah ada semacam presentasi dari calon wagub di DPRD. Tapi uji publik itu lebih luas dari fit dan proper test," kata dia.
3. Berikan warga DKI Jakarta wadah untuk menyampaikan aspirasi
IDN Times/Gregorius Aryodamar PUbedillah mengatakan uji publik bisa bertujuan memberikan kesempatan kepada warga DKI Jakarta untuk mengenali cagubnya dan menyampaikan aspirasi mereka.
"Misalnya pengen denger gagasan dari cawagub, tetapi kita juga ingin menguji integritas cawagub. Di situ warga Jakarta diberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menilai wakil gubernur tentu dengan data-data tersebut," kata dia.
Selain itu, penyampaian aspirasi juga bisa dilakukan dengan membuat aplikasi. Contohnya, jika masyarakat pernah melihat calon A melakukan tindakan yang tidak mengenakan, maka masyarakat dapat mengadukannya melalui wadah aspirasi tersebut disertai bukti kepada DPRD.
Kalian warga DKI Jakarta sudah siap ikut berpartisipasi terlibat dalam pemilihan cawagub?
Baca Juga: Pemilihan Cawagub DKI Jakarta Kembali Tertunda, Apa Alasannya?
Berita Terkini Lainnya
