DPRD DKI Sebut Program Rumah DP 0 Rupiah Bermasalah Sejak Awal
xxx
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono
mengatakan bahwa program Rumah DP Rp0 adalah program yang bermasalah. Menurut dia, program ini bukanlah program dengan kebijakan tunggal karena menyangkut kebijakan lainnya.
"Karena memang jujur sejak awal program DP Rp0 ini program bermasalah, bahwa ini bukan kebijakan tunggal, karena itu menyangkut kebijakan lainnya juga salah satunya kebijakan perbankan," kata dia kepada awak media, Senin (8/3/2021).
1. Program ini dari awal dinilai sulit dilakukan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (Instagram.com/@gembongwarsono)Dia juga mengatakan bahwa program yang dikomandoi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sulit untuk dilakukan apalagi dalam jangka waktu lima tahun.
"Coba bayangkan lahan yang begitu mahal," ujar dia.
"Permasalahannya itu karena sulit dilaksanakan. Sulit diimplementasikan di lapangan gitu maksud saya," katanya lagi.
Baca Juga: [BREAKING] KPK Usut Dugaan Korupsi Rumah DP Rp0 Anies
2. Gubernur tak boleh punya program yang lampaui masa jabatannya
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenurut Gembong, selain mengandung unsur kebijakan tunggal, program rumah DP Rp0 ini juga tak runut aturan hukum. Sebab, gubernur tak boleh membuat program yang melampaui masa jabatannya.
Editor’s picks
"Gubernur tidak boleh membuat program yang melampaui masa jabatannya. Sekarang kredit 0 rupiah itu berapa tahun? 20 tahun. Katakanlah 10 tahun, 10 tahun saja masa baktinya gubernur berapa tahun," ujarnya.
3. Minta BUMD lebih hati-hati bekerja di lapangan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDengan adanya kasus ini Gembong berharap agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang mendapat tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menjalankan penugasan yang diberikan dan kasus ini tidak memengaruhi program PD Sarana Jaya yang lainnya
"Ini kan penugasan itu tidak murni bisnis kan, tidak murni bisnis 100 persen. Maka karena tidak 100 persen bisnis, maka hati-hati betul dalam penerapan di lapangan," ujarnya.
4. Yoory C Pinontoan dicopot dari kursi Dirut PD Sarana Jaya
Groundbreaking Rumah DP 0 Persen (IDN Times/Aryodamar)Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek rumah DP Rp0 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (5/3/2021) dan langsung dicopot oleh Anies hari itu juga.
Direktur Pengembangan PD Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.
"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).
KPK menemukan indikasi korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada 2019.
Baca Juga: [BREAKING] Dugaan Korupsi Rumah DP Rp0, Anies Copot Dirut PD Sarana Jaya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
