DPRD DKI Ungkap Masalah BST: ATM Kosong Hingga Data Penerima
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial secara tunai bagi warga terdampak COVID-19 pada Selasa (12/1/2021). (Dok. Humas DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Rani Mauliani mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Memang dalam kebijakan itu kadang belum sempurna, terutama dalam pendataan penerima bansos,” kata dia dalam diskusi daring Balkoters Talks bertajuk Efektivitas BLT Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Kala Pandemik, Rabu, 10 Maret 2021.
Rani menjelaskan laporan yang masuk salah satunya adalah terkait dana BST senilai Rp300 ribu yang tak masuk ke ATM. “Banyak aduan ke kami adalah kartu ATM banyak laporan ke kami ATM-nya itu kosong belum ada isinya dan lain-lain,” ujarnya.
Baca Juga: Bansos Rp300 Ribu di Jakarta Cair, Begini Cara Cek Penerima BST
1. Perlu ada investigasi untuk ungkap masalah ini
M Taufik, Sufmi Dasco, Rani Maulani, Fraksi Gerindra (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Kendati, Rani mengatakan, DPRD DKI tidak bisa langsung menindaklanjuti laporan seperti itu. Menurut dia perlu ada upaya investigasi agar permasalahan ini bisa diketahui.
“Kami kan tidak bisa serta-merta menindaklanjuti tanpa menginvestigasi dulu permasalahannya seperti apa,” kata dia.
2. Ada oknum yang potong dana BST
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial secara tunai bagi warga terdampak COVID-19 pada Selasa (12/1/2021). (Dok. Humas DKI Jakarta)Rani juga mengatakan ada sejumlah laporan lainnya terkait oknum yang memotong dana BST warga. Oknum tersebut merupakan pemimpin wilayah seperti RT atau RW.
“Tetapi banyak juga laporan yang disampaikan ke kami, memang masih banyak oknum-oknum di pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana bantuan tunai,” ujarnya.
3. DPRD minta Dinas Sosial DKI evaluasi data agar tidak ada penyalahgunaan BST
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mendistribusikan bantuan sosial secara tunai bagi warga terdampak COVID-19 pada Selasa (12/1/2021). (Dok. Humas DKI Jakarta)Temuan kasus seperti ini, menurut Rani, memang tidak bisa dipukul rata, karena banyak hal yang perlu dievaluasi dari penyaluran BST, supaya ada perbaikan ke depannya. Bukan hanya penyaluran yang jadi perhatian, namun juga penggunaan dananya.
Reni berharap agar Dinas Sosial DKI Jakarta bisa terus mengevaluasi dan memperbaiki data, supaya penerima BST tidak salah sasaran dan dananya tidak disalahgunakan.
Baca Juga: Pemprov DKI Bakal Sanksi Penyalahgunaan BST, Jatah Bansos Bisa Dicabut
Berita Terkini Lainnya
