Mayoritas Pendukung Ganjar Sebut Pemerintah Tak Kriminalisasi Ulama
ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 menunjukkan responden muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah saat ini melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan membatasi dakwah.
Temuan itu disampaikan Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)”. Survei berskala nasional ini melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Sementara, margin of error survei diperkirakan +/- 3,07 persen.
"Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan mayoritas warga muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam. Sekitar 60 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 54 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54 persen tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah," tulis Saidiman dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).
Baca Juga: Survei SMRC: Di Pulau Jawa, Warga Jakarta Paling Ogah Divaksinasi
1. Pandangan soal kriminalisasi agama dari pendukung Anies dan Ganjar
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDilihat dari sisi calon presiden yang didukung, terdapat sekitar 51 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, sekitar 76 persen pemilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69 persen tidak merasa pemerintah membungkam umat Islam, dan 71 persen pendukung tak percaya dakwah dibatasi.
2. Sebanyak 67 persen pendukung PKS menilai umat Islam dibungkam
Editor’s picks
Kegiatan salat jumat berjamaah di sejumlah masjid Jakarta (Dok. Koordinator Gerakan Bangkit dari Masjid Arief Rosyid Hasan)Dilihat dari partai politik yang didukung, pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 56 persen menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67 persen menilai umat Islam dibungkam dan 67 persen merasa pemerintah membatasi dakwah.
Penilaian berbeda muncul dari pendukung PDIP, 70 persen pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 62 persen merasa umat islam tak dibungkam dan 66 persen merasa dakwah tak dibatasi.
3. Warga muslim beretnik Batak tak merasa dakwah dibatasi
Ilustrasi salah berjemaah di masjid. IDN Times/SaifullahSementara, dari sisi etnik kecenderungan terkuat yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah, datang dari warga muslim beretnik Minang. Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim beretnik Batak.
Terdapat sekitar 41 warga muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sekitar 59 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58 menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
"Terdapat sekitar 70 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 72 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 62 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, serta 61 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 65 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah," tulis Saidiman.
Baca Juga: Survei SMRC: Masyarakat Makin Takut Bicara Politik karena Penangkapan
Berita Terkini Lainnya
