Viral Pelecehan Anak di Mal Bintaro, Langkah Polisi Dikritik
Ilustrasi Anti-Kekerasan Seksual (IDN Times/Galih Persiana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Judicial Research Society (IJRS), The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Center on Child Protection and Wellbeing at Universitas Indonesia (PUSKAPA) menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria terhadap beberapa anak di mal Bintaro Xchange, Tangeran Selatan, pada Minggu, 26 Juni 2022.
Pelaku mengalami gangguan mental sejak dipecat. Belakangan, laporan atas dugaan pelecehan seksual pada anak itu berakhir saat polisi melakukan mediasi antara keluarga pelapor dan pelaku. Pelaku pun berujung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk pengobatan.
Dengan fakta demikian, ketiga lembaga tersebut meminta kepolisian untuk memperbaiki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang dimiliki saat ini. IJRS, ICJR, dan PUSKAPA memberikan beberapa catatan kritis yang perlu direspons kepolisian.
1. Pemaknaan pelecehan seksual disebut keliru
Ilustrasi tersangka (IDN Times/Bagus F)Ketiga lembaga tersebut menyayangkan pernyataan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Tangerang Selatan, Iptu Suswanto yang menyebutkan, apa yang dilakukan pelaku bukanlah pelecehan seksual secara fisik karena korban hanya dipegang di luar saja.
“Sejatinya, kasus tersebut sudah termasuk pelecehan seksual terlepas dari bagian tubuh mana yang disentuh pelaku, baik terjadi dalam ruang tertutup maupun ruang publik. Ini didasarkan pada definisi yang menyebutkan bahwa perbuatan pelecehan seksual secara fisik adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki dengan pelaku," tulis ICJR, IJRS dan PUSKAPA, dilansir Selasa (7/5/2022).
"Hal ini termasuk, menyentuh dengan sengaja, baik secara langsung atau melalui pakaian, pada alat kelamin, anus, selangkangan, payudara, paha bagian dalam, atau pantat siapapun tanpa kehendak, atau orang tersebut menolak,” lanjutnya.
Pelecehan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 6 huruf a.
Baca Juga: Viral! Pelecehan Seksual Terhadap Anak di BXChange Mall Bintaro
Baca Juga: Viral Pria Lecehkan Anak di Mal Bintaro, Benarkah Pelaku ODGJ?
2. Perlunya pahami konteks pemberian persetujuan
ilustrasi Pelecehan Seksual (IDN Times/Aditya Pratama)Dalam konteks seksual, unsur persetujuan atau consent jadi aspek penting. Pasalnya, karena suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual.
Editor’s picks
Consent dipengaruhi oleh keleluasaan dan kapasitas seseorang untuk memberikan persetujuan. Namun, ada beberapa kondisi bahwa consent tak bisa bebas diberikan seseorang. Kondisi yang dimaksud adalah ketika orang tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan (non competent consent), salah satunya anak.
“Anak merupakan salah satu subjek non competent consent yang belum cakap. Ketika dilakukan suatu tindakan seksual (seperti persetubuhan) terhadap anak, tindakan tersebut sudah termasuk sebagai kekerasan seksual, terlepas dari adanya persetujuan yang diberikan. Persetujuan tidak lagi relevan untuk dipertanyakan dalam kondisi ini,” ujar mereka.
3. ODGJ bukan berarti lepas dari jerat hukum
Direktur RSJ Prof Muhammad Ildrem, Ria Novida Telaumbanua memantau jalannya proses vaksinasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)Sebelumnya, Kanit PPA Polres Tangerang Selatan juga mengatakan, proses hukum tak bisa dilakukan dalam kasus tersebut karena keluarga pelaku menjelaskan ada surat keterangan dari RSJ. Meski demikian, kasus itu dinilai masih bisa dilanjutkan dengan mengembangkan bukti yang ada, yaitu keterangan saksi ibu korban dan alat bukti elektronik.
“Tidak semua tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga yang perlu dilakukan adalah penilaian oleh ahli, bukan penilaian mutlak polisi sebagai aparat penegak hukum,” ujar mereka.
Selain itu proses mediasi dinilai tak tepat dalam kasus kekerasan seksual, maka perlu penyesuaian kebijakan internal, terutama untuk mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.
Baca Juga: PT KAI Lakukan Kampanye Lapor dan Cegah Pelecehan Seksual
Baca Juga: Kena Blacklist KAI, Pelaku Pelecehan Seksual Tak Bisa Lagi Naik Kereta
4. Hak korban perlu dijamin
Penangkapan pria diduga lecehka anak di mall/ intagram @missdeviDengan tidak diproses secara pidana, ICJR, IJRS, dan PUSKAPA khawatir bahwa aparat penegak hukum dan berbagai pihak akan abai terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Apalagi korban adalah anak yang seluruh warga negara bertanggung jawab melindunginya.
"Kami menyerukan tindakan aktif dari penyidik dan UPTD PPA untuk menjamin pelayanan bagi korban, baik layanan pemulihan fisik maupun psikologis. Dalam Pasal 40 UU TPKS dinyatakan bahwa UPTD PPA wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban, sekalipun tidak ada proses hukum dilakukan," ujar tiga lembaga itu.
Tindakan pelecehan anak di pusat perbelanjaan tersebut diketahui oleh seorang ibu yang menyaksikan pelaku tiba-tiba meraba bagian perut bawah anaknya. Sang ibu melaporkan kejadian tersebut hingga pelaku menjalani penyelidikan dan pemeriksaan oleh Polres Tangerang Selatan.
Berdasarkan keterangan keluarga, diketahui pelaku tengah menjalani pengobatan gangguan mental. Pihak kepolisian mengatakan, ada bukti riwayat pengobatan ke psikiater dan bukti pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) di salah satu rumah sakit.
Berita Terkini Lainnya
