Comscore Tracker

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa Dasar

Kampus juga wajib memberikan informasi yang terbuka

Jakarta, IDN Times - Sejumlah polemik di tengah pandemik COVID-19 juga dirasakan di sektor pendidikan, utamanya masalah uang kuliah tunggal (UKT) yang dianggap membebani sejumlah mahasiswa.

Isu inilah yang diangkat Koalisi Masyarakat Sipil. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhammad Isnur merasa  seakan-akan mahasiswa dan pelajar dibiarkan menghadapi masalah ini sendiri, dan harus berdialog dengan pihak univeristas tanpa bantuan dari pemerintah.

"Seolah-olah negara ini menjadi kehilangan kewajibannya dalam urusan pendidikan, diserahkan mahasiswa diskusi dengan kampusnya. Jadi dari pusat semacam gak punya roadmap yang jelas, bagaimana menjaga agar ancaman-ancaman, misalnya, mahasiswa tak sanggup bayar, itu tidak ada upayanya,” kata dia dalam diskusi daring bertajuk Pandemik COVID-19: Kuliah di Rumah, UKT Harus Turun, Senin (15/6).

1. Tanggung jawab pemerintah pada pendidikan memiliki dasar

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa Dasar(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Arief Rahmat

Menurut Isnur, sebuah negara pasti memiliki pegangan dan tidak ada alasan yang berdiri sendiri. Ketika mahasiswa saat ini menuntut UKT, menurut dia, ini sangat berdasar jika melirik dasar berdirinya negara Indonesia.

Dia menyebutkan pendidikan adalah hak asasi manusia (HAM) yang sudah menjadi kebutuhan dasar, hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

“Pendidikan itu kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan itu selalu beriringan, selalu nempel, erat kaitannya, jadi tak bisa dipisahkan," ujar Isnur.

Baca Juga: Kemendikbud Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT di Masa Pandemik COVID-19

2. Kewajiban negara menyediakan pendidikan tinggi secara merata

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa DasarIDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Selain itu, kata isnur, Indonesia juga punya kewajiban yang telah tercatat dalam Pasal 13 (2) c Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang ditetapkan sebagai hukum Indonesia lewat UU Nomor 1 Tahun 2005.

Menurut dia, Indonesia juga mengakui bahwa pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan.

“Jadi benar-benar seharusnya, pengadaan pendidikan tinggi itu dipenuhi pemerintah berdasar kemampuan masing-masing peserta. Jadi kalau memang dia tidak mampu, harus pemerintah memandang itu dengan baik, dengan cara yang layak dan harusnya agresif,” kata dia.

3. Kewajiban kampus memberikan informasi yang terbuka

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa DasarKetua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur (IDN Times/Santi Dewi)

Isnur juga menyinggung tentang kewajiban kampus dalam memberikan informasi. Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, setiap badan publik, termasuk kampus, wajib mengumumkan informasi yang ada secara berkala.

“Dilakukan paling sedikit enam bulan sekali, jadi kalau ini Juni semester awal 2020, ini waktunya menilai bagaimana keuangan kampus, apakah benar UKT, uang kampus itu dalam keadaan benar-benar sulit, sehingga butuh intervensi tambahan dari pemerintah. Di sinilah saatnya tuntutan informasi publik ini wajib diberikan,” kata dia.

Selain itu, Isnur juga menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020, untuk memprioritaskan anggaran yang ada.

4. Tuntutan yang diberikan bisa menjadi kesadaran pemerintah

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa DasarIDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Isnur juga menyinggung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 26 ayat 2 disebutkan, "Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar."

Namun di balik itu semua, kata Isnur, semangat tuntutan tersebut harus diajukan agar menjadi kesadaran dan pertimbangan pemerintah. Mulai dari level atas hingga bawah, untuk menangani problematika yang dirasakan setiap mahasiswa di tengah pandemik.

5. Kemendikbud pastikan tidak ada kenaikan UKT selama pandemik

YLBHI: Tuntutan Mahasiswa soal UKT Bukan Tanpa DasarMahasiswa UIN Bandung unjuk rasa menuntut kompensasi UKT. (Istimewa)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tidak ada kenaikan UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang dibebankan kepada mahasiswa selama masa pandemik COVID-19.

Langkah tersebut diambil Kemendikbud sebagai dukungan kepada mahasiswa agar tetap bisa melanjutkan kuliah mereka, meski pun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) Nizam mengatakan, Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemik COVID-19.

"Sesuai laporan yang diterima Kemendikbud, jika terdapat PTN yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemik dan diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai kemampuan ekonomi orang tua. Selain itu, keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah,” kata Nizam melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).

Nizam menjelaskan, berdasarkan keterangan tertulis pada 6 Mei 2020, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemik untuk mengatasi masalah UKT.

Pertama adalah menunda pembayaran. Kedua, menyicil pembayaran. Ketiga, mengajukan penurunan UKT. Keempat, mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak. Seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan itu diatur oleh masing-masing PTN.

“Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu operasional penyelenggaraan atau pun pembelajaran di perguruan tinggi serta berbagai aktivitas pendukungnya. Untuk mendapatkan keringanan UKT, mahasiswa PTN dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan PTN sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing PTN,” ujar Nizam.

Untuk meringankan beban mahasiswa terdampak pandemik, pemerintah telah memfasilitasi pemberian bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa PTN mau pun PTS.

Lebih jauh, Nizam menambahkan, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400 ribu mahasiswa yang jumlahnya tiga kali lebih banyak dari tahun lalu.

“Pemerintah sangat mengapresiasi perguruan tinggi yang telah membantu mahasiswa yang tidak mampu dengan bantuan pulsa serta dukungan logistik dan kesehatan selama pembelajaran dari rumah. Dukungan dari masyarakat dan alumni juga sangat luar biasa,” tutur Nizam.

“Kemendikbud mengapresiasi dan mengajak seluruh pihak untuk saling membantu. Semoga dengan bergotong royong, pandemik segera dapat kita atasi bersama,” dia menambahkan.

Baca Juga: Imbas COVID, Mahasiswa Unnes Diperbolehkan Menyicil UKT Selama 3 Kali 

Topic:

  • Lia Hutasoit
  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya