Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tak masuk akal jika pohon sengon dituduh sebagai penyebab padamnya listrik di sejumlah wilayah di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah beberapa hari lalu.
"Sampai sekarang pun belum ada penjelasan, bahkan penjelasan seperti pohon sengon itu gak masuk akal. Tidak memberikan suatu penjelasan yang memadai," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).
Fadli mengatakan tak seharusnya pohon tersebut dijadikan kambing hitam dalam kasus padamnya listrik secara massal. "Jangan kriminalisasi pohon sengon, lah," ujarnya.
Fadli meminta pemerintah memberikan tenggat investigasi kepada PLN dalam mengungkap penyebab pemadaman listrik secara massal tersebut. Ia berharap hasil investigasi diumumkan secepatnya.
"Harus ada investigasi, tapi harus ada limit harus ada waktunya. Kapan? Masak yang gini aja perlu setahun? Ya seminggu dua minggu lebih dari cukup," katanya.
Sebelumnya Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, menyebut pohon sengon sebagai penyebab utama karena tingginya yang mencapai 9 meter dan kemudian menyebabkan korsleting arus pendek.
“Faktanya terjadi di Ungaran (Jawa Tengah), itu sutet 500 kilovolt (kv) itu ada berdekatan dengan pohon. Nah, ini menyebabkan adanya hubungan singkat itu ada kebakaran di sana namun tidak besar, kecil namun membuat jaringan rusak fatal,” kata Made di Kantor Pusat PLN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan, kerugian sektor usaha dan layanan publik akibat listrik padam bisa mencapai triliunan rupiah.
Salah satu dialami MRT yang rugi Rp507 juta. Dampak kerugian tersebut berasal dari aspek reputasi, moril, dan finansial bagi MRT Jakarta dan bagi para penggunanya. MRT kehilangan 52.898 penumpang selama listrik padam.
Hingga kini, PLN telah menghitung besaran kompensasi yang akan dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab atas pemadaman listrik total (blackout). PLN memperkirakan dana yang yang harus disiapkan untuk kompensasi ini mencapai Rp865 miliar.
Direktur Bisnis Regional PLN Jawa Bagian Barat, Haryanto WS mengatakan, kompensasi yang diberikan pihaknya sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Di mana, dalam hal ini tidak dihitung berdasarkan lamanya gangguan melainkan yang dikenakan TMP adalah apabila melampaui di atas 10 persen.