LP3ES: Mahar Politik Paslon ke Partai di Pilkada 2024 Tembus Rp9,4 T

Data dari riset ini juga menunjukkan pemberian uang tunai kepada pemilih merupakan item pengeluaran terbesar dari para kandidat di Pilkada 2024, yaitu 41,3 persen dari total pengeluaran kampanye. Sedangkan untuk para kandidat yang menang, jumlahnya sebesar 47,1 persen.

"Distribusi uang tunai dan makanan secara langsung mencapai 28,7 persen dari seluruh anggaran dana kampanye (rata-rata Rp8,3 miliar per kandidat). Jumlah ini meningkat menjadi 33,8 persen untuk kandidat yang menang," ujar pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Pada skala nasional, kata Mada, total pengeluaran pembelian suara selama Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp12,9 triliun, atau setara dengan 7 persen dari anggaran kesehatan tahunan Indonesia.

"Riset kami di lapangan juga mengkonfirmasi bahwa praktik ini telah dinormalisasi. Banvak pemilih mengharapkan pembayaran dari beberapa kandidat. Selain itu, penegakan hukum juga sangat minim, karena minimnya alat bukti untuk penuntutan," kata dia.

Para pemenang Pilkada 2024 menghabiskan rata-rata Rp27,4 miliar atau sekitar 1,6 juta dolar AS untuk berkampanye. Jumlah ini semakin tinggi jika ditambahkan dengan alokasi pembiayaan untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik atau mahar politik.

"Jika biaya untuk mendapatkan tiket pencalonan tersebut dimasukkan, total pengeluaran meningkat menjadi Rp36,8 miliar atau sekitar 2,1 juta dolar AS," ujar penulis lainnya, Ward Berenschot, Profesor Antropologi Politik Komparatif dari Universitas Amsterdam, dalam kesempatan yang sama.

"Jumlah tersebut kira-kira 7.400 persen dari rata-rata gaji tahunan para bupati dan walikota di Indonesia, dan 468 kali pendapatan tahunan rata-rata warga negara Indonesia," sambung Ward.

Bahkan, menurut peneliti senior Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia (KITLV) itu, laporan dana kampanye yang resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara luas tidak mampu menangkap realitas ini.

"Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menemukan fakta bahwa pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan jarang melebihi Rp3,5 miliar. Jumlah yang tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya riil dikeluarkan oleh para kandidat," kata dia.

Dalam laporan tersebut dijelaskan pengeluaran dana kampanye sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memenangkan Pilkada. Data dari riset ini menunjukkan 78 persen pemenang Pilkada 2024 memiliki dana kampanye tinggi.

Selain itu, setiap tambahan pengeluaran sebesar Rp1 miliar oleh sepasang kandidat dibandingkan dengan sepasang kandidat yang lain di wilayah yang sama, berdampak pada peningkatan 0,8 persentase dalam perolehan suara.

Dalam perbandingan internasional, total pengeluaran untuk setiap pemilih di Indonesia yang sebesar 10,53 dolar AS dari para kandidat yang menang, ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Liberia (7,18 dolar AS), Pakistan (0,80 dolar AS), India (0,60 dolar AS) dan Kenya (0,74 dolar AS).

Data dari riset ini juga menunjukkan penerimaan setiap kandidat di Pilkada 2024 sebesar Rp13,7 miliar. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya (49,2 persen) berasal dari kantong pribadi atau keluarga kandidat. Selain itu, sebanyak 26,4 persen lainnya berasal dari sponsor bisnis.

"Partai politik hanya menyumbang 5,4 persen dan warga negara hanya berkontribusi sebesar 2,2 persen. Struktur penerimaan dana kampanye seperti ini memiliki konsekuensi serius bagi tata kelola pemerintahan," kata Mada.

Laporan ilmiah tersebut juga menyebut, kandidat yang membiayai sendiri kampanyenya akan berada di bawah tekanan besar, untuk menutup pengeluaran melalui korupsi setelah menjabat. Sementara, donor bisnis mengharapkan akses ke kontrak, izin, dan kemudahan regulasi sebagai imbalannya.

Subsidi partai politik dari negara di tingkat nasional sebesar Rp1.000 per suara (sekitar 0,06 dolar AS) dan total Rp126 miliar per tahun, sama sekali tidak memadai. Jumlah tersebut hanya mencakup sekitar 1,5 persen dari kebutuhan pendanaan partai politik di Indonesia yang sebenarnya, dibandingkan dengan sekitar 35 persen di Jerman dan 50 persen di Prancis.